Komisaris Utama PT Flobamor, Semuel Haning Persilahkan Audit Investigasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisaris utama (Komut) PT Flobamor, Dr. Semuel Haning, mempersilahkan untuk dilakukannya audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah provinsi NTT itu. Ia menegaskan agar proses audit sesuai aturan.

Dr. Sam, ketika dikonfirmasi, Selasa 21 Juni 2022 menyampaikan apresiasi terhadap DPRD NTT yang telah menyuarakan hal tersebut. Aturan yang dimaksud, audit bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Flobamor, bila ada penyertaan modal atau penggunaan anggaran dari pemerintah.

"Audit itu harus sesuai aturan. Jangan sampai minta audit tapi bagaikan macan gigi ompong. Kalau kita mendapat penyertaan modal untuk kegiatan usaha, ya sah-sah saja," kata Dr. Sam di ruang kerjanya.

Selama kepemimpinannya, Pemerintah disebut belum memberikan modal untuk usaha. Bahkan, pihaknya mengupayakan modal sendiri untuk menjalankan BUMD tersebut. Bahkan, pada masa ini justru memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah.

Mestinya, kata dia, audit dilakukan pada kepengurusan di tahun 2018 dan sebelumnya. Sebab, pada masa itu ada penyertaan modal dari pemerintah yang masuk.

"Kami punya pintu hati, kami dewan direksi selaku terbuka untuk siapa saja yang mau melakukan audit, tetapi audit itu harus sah," tegasnya.

Dr. Sam kembali menegaskan, pihaknya tiap tahun selalu melakukan audit eksternal. Audit eksternal dilakukan karena sejauh ini PT Flobamor dibawa kepemimpinannya, belum menggunakan keuangan daerah. Audit itu disebut agar menyehatkan perusahaan.

PT Flobamor akan selalu siap dilakukan audit, kapan saja. Semua data, menurutnya, akan siapkan untuk diberikan bila dilakukan audit. Dr. Sam juga menyebut, sejauh ini tidak ada otoritas keuangan terkait yang melakukan audit. Ia beralasan, para pihak itu memahami aturan.

Hingga berjalan tiga tahun ini, lanjut Dr. Sam, audit belum dilakukan BPK. Karena memang belum ada anggaran dari pemerintah disalurkan ke usaha itu. Justru, tegasnya, kepemimpinan sekarang berupaya untuk membayar utang pada periode kepengurusan sebelumnya.

Sebelumnya Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam acara purna tugas mantan sekretaris daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing, bulan Mei 2022 lalu, menyampaikan, PT Flobamor tidak boleh dibubarkan. Mestinya dibangun dalam cara berpikir baru.

Dalam pidatonya seperti dikutip dari laman Facebook Viktor Bungtilu Laiskodat, gubernur Viktor sempat menyebut pimpinan DPRD NTT. Dia menegaskan, selama ia menjadi gubernur justru tidak pernah dilakukan penambahan modal. Yang ada, hanya setoran tetap berjalan.

"Nambah uang pun tidak. Tapi setoran jalan. Dulu sebelum saya lihat, tidak ada itu barang itu. Utang 10 miliar dibayar cicil sampai sekarang," tegas Viktor mengenakan selendang membalut kepala dan bersarung tenun khas NTT, malam itu.

Sebelumnya, mayoritas Fraksi DPRD NTT, merekomendasikan Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan audit investigasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT Sasando hingga PT. Flobamora menjadi catatan kritis dari fraksi di dewan.

Dalam rapat paripurna III tentang pandangan akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT tahun 2021, Senin 20 Juni 2022, DPRD menyoroti itu.

Fraksi PDI-Perjuangan, misalnya. Fraksi itu mengkritisi tentang penataan aset milik pemerintah. Penataan asset selain untuk kepastian kepemilikan dan nilai guna tetapi lebih dari itu, bagaimana kedisiplinan pengelolaan asset pemerintah yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT, masih ada sejumlah aset yang dimanfaatkan tanpa  penyetoran nilai kontrak kepada daerah.

Dalam kaitan ini, Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT merekomendasikan adanya kegiatan Audit Investigasi terhadap PT. Flobamora, Pengelolaan Hotel Sasando Internasional, dan pengelolaan Hotel Pelago.

"Bagaimana mungkin PT. Flobamora tidak menyetor deviden akumulasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ke kas daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jumlah yang sangat signifikan, 1,6 miliar rupiah," kata juru bicara fraksi PDI-P DPRD NTT,  Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos.

Pandangan Fraksi gabungan, Demokrat-Solidaritas-Pembangunan, juga meminta pemerintah untuk menginventarisasi dan menertibkan aset-aset daerah, melakukan penilaian melalui jasa appraisal untuk mengetahui nilai objektif aset; serta melakukan penyesuaian tarif kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

PT Flobamor dan anak perusahaannya, ditegaskan agar dilakukan audit investigasi. Sementara itu, fraksi PAN, menjelaskan, aset-aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan bermasalah perlu segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi untuk penyelesaiannya antara lain Hotel Pelago, di Labuan Bajo, Hotel Sasando dan RSU Pusat Manulai II di Kota Kupang.

"Terkait dengan permasalahan PT. Flobamor, Fraksi merekomendasikan agar pemerintah provinsi segera melakukan Audit investigasi dengan tujuan tertentu dalam hal : Pengelolaan 3 KMP dimana 2 kapal memperoleh Dana Subsidi dari Pemerintah Pusat," kata Sayful Sengaji, selaku juru bicara fraksi PAN.

Ia menyebut, audit investigasi juga dilakukan pada pengelolaan Hotel Sasando Internasional, pengelolaan Pelago yang ditelantarkan oleh PT Flobamor NTT, pengadaan beras pada Dinas Sosial Provinsi NTT, terhadap keberadaan beberapa anak perusahaan PT. Flobamor NTT, dan terhadap Rp. 1,6 Miliar berupa dividen akumulasi dari tahun 2019 sampai 2020 yang tidak disetor ke dalam KAS Pemprov NTT. 

Selain itu, PAN juga mendesak pemerintah dan PT Kawasan Industri Bolok agar segera menyelesaikan permasalahan status lahan yang belum tuntas di PT.KI Bolok. Pemerintah dan PR KI Bolok, segera memaksimalkan pemanfaatan lahan seluas 112 Ha.

Pada tempat yang sama, fraksi Gerindra juga menegaskan audit investigasi terhadap PT Flobamor. Dalam pandangan yang dibacakan juru bicara fraksi, Stevanus Come Rihi, fraksi Gerindra meminta agar rekomendasi Badan Anggaran DPRD NTT atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pengelolaan APBD.

"Terkait dengan rekomendasi Badan Anggaran untuk melakukan Audit Investigasi terhadap PT. Flobamora Fraksi GERINDRA meminta agar rekomendasi ini dapat segera dilakukan," ujarnya.

Gerindra juga mendesak pimpinan DPRD NTT agar berkoordinasi dengan BPK RI perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi terhadap perusahaan daerah itu.

Dari fraksi Hanura juga meminta pada pemerintah agar sejumlah asset provinsi seperti Hotel Plago , Hotel Sasando, Kapal-kapal Penyebrangan dan berbagai asset provinsi lainya yang dikelola oleh PT. Flobamor  dengan beban kerja yang begitu berat maka Fraksi menyarankan agar sebagian dari asset itu dapat dikelola oleh perusahaan lain sehingga dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sementara itu, fraksi PKB mendesak pemerintah agar bisa mengembalikan temuan BPK RI sebesar 1,6 miliar pada PT Flobamor. Proses hukum dengan kerugian tersebut, diminta untuk bisa berjalan hingga tuntas.

“Empat BUMD yaitu PT Bank NTT, PT Jamkrida, PT KI Bolok dan PT Flobamor hendaknya terus dikelola secara profesional sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat terus berkembang dan kontribusinya terhadap PAD terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pembinaan terhadap BUMD oleh pejabat Pembina BUMD yaitu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan hendaknya terus ditingkatkan terutama aspek pemahaman terhadap Tupoksi baik pada jajaran Direksi maupun pada jajaran Komisaris,” sebut juru bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT, Maksimilianus Adipati Pari ketika membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar.

Oleh karena itu, fraksi Golkar mendesak agar dilakukan audit investigasi tertentu pada BUMD itu agar bisa diketahui titik soal sebenarnya.

"Dengan demikian silang pendapat yang berkembang selama ini tentang kondisi PT Flobamor akan menjadi jelas duduk persoalannya sehingga manejemen PT Flobamor dapat bekerja lebih tenang dan focus,” sebut Maksimilianus.

Menanggapi sejumlah catatan termaksuk audit investigasi terhadap PT Flobamor dan usahanya, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, semua catatan itu adalah hal bagus. Pihaknya akan melihat dan merubah berbagai catatan ataupun rekomendasi yang disampaikan dewan itu.

Gubernur Viktor menegaskan, penyampaian DPRD merupakan bagian positif. DPRD punya kewajiban untuk mengkoreksi. Pemprov, kata Viktor, akan melakukan analisis untuk menjalankannya.

Pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah (Sekda) NTT, Yohanna E. Lisapali, dikonfirmasi terpisah, mengatakan, BUMD yang ada selalu dilakukan audit. Dia menyebut, akan dilakukan audit. Tujuannya agar bisa maksimal dalam pengelolaan.

"Apakah ini audit internal atau apakah kan kita serahkan," sebut dia.

Yohanna justru menegaskan, BUMD yang ada, juga memberikan kontribusi ke daerah. Meski tidak maksimal, setidaknya telah ada kontribusi. Dia beralasan, covid-19 menjadi kendala utama dalam tersendatnya kontribusi BUMD ke daerah. (Fan)