Berita Belu Hari Ini

Pendemo Minta DPRD Bentuk Panitia Angket Bahas Soal Tekoda

Menurut Jeremias, tuntutan dari pendemo akan ditindaklanjuti oleh DPRD dengan mengundang pemerintah guna membahas persoalan tersebut

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Edi Hayong
POS KUPANG. COM/TENI JENAHAS
AKSI DAMAI - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (FSMPK) melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Belu, Rabu 8 Juni 2022. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (FSMPK) melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Belu, Rabu 8 Juni 2022.

Di hadapan DPRD, pendemo menyampaikan beberapa pernyataan sikap diantaranya, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu supaya membentuk panitia hak angket guna membahas masalah perekrutan tenaga kontrak daerah

Pendemo mendesak DPRD Belu untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Tekoda yang baru sesuai Surat Edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 serta mengangkat kembali Tekoda yang lama.

Tuntutan ini akan ditindaklanjut DPRD Kabupaten Belu.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Jeremias Manek Seran saat menerima pendemo di ruang paripurna.

Baca juga: PMKRI dan Forum Solidaritas Demo di DPRD Belu, Begini Suasananya

Menurut Jeremias, tuntutan dari pendemo akan ditindaklanjuti oleh DPRD dengan mengundang pemerintah guna membahas persoalan tersebut. 

DPRD meminta pendemo untuk bersabar sambil menunggu hasil pembahasan antara DPRD dengan pemerintah yang dijadwalkan Jumat 10 Juni 2022.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (FSMPK) melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam perekrutan tenaga kontrak daerah (tekoda) tahun 2022.

Pasalnya, sejumlah calon tekoda yang sudah lama mengabdi tidak diakomodir kembali di tahun 2022.  Pendemo menilai keputusan pemerintah merugikan sejumlah calon tekoda. 

Sebelumnya, Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin saat ditemui Pos Kupang. Com mengatakan, perekrutan tekoda tahun 2022 sudah melalui tahapan. Mekanisme perekrutan dilaksanakan terbuka tanpa diskriminasi. 

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Belu Rekrut Lagi Tenaga Kontrak Daerah

Menurut Bupati Agus, jumlah tekoda tahun 2022 sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disepakati pemerintah dan DPRD sebanyak 1.800 orang. (jen)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved