Berita Kota Kupang Hari Ini

Pencairan TPP Belum Ada Kepastian, Pemkot Kupang Sebut Masih Berproses

sedang melakukan koreksi bersama bagian organisasi. Dengan begitu, jika semua sudah selesai maka akan diposting ke Aplikasi Si-Mona.

Editor: Rosalina Woso
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi rupiah 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pencarian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang sampai saat ini belum direalisasikan. Hingga kini Pemkot tengah melakukan proses.

Setelah beberapa bagian dilengkapi, akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar diberikan persetujuan pembayaran. 

"Kurang lebih ada 7 item yang harus kita isi dan lengkapi dan satu item pengisian kelas jabatan itu yang masih sementara dikerjakan dan ada beberapa koreksi," kata Asisten III Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, Rabu 25 Mei 2022 kemarin. 

Baca juga: NTT Hadir Dalam Forum Internasional Bahas Siklon Seroja

Dia menjelaskan, masih ada satu item yang masih berproses, yaitu pengisian dan pemetaan kelas jabatan pelaksana sampai ke sekolah-sekolah atau tenaga pendidik. 

BKPPD, kata dia, sedang melakukan koreksi bersama bagian organisasi. Dengan begitu, jika semua sudah selesai maka akan diposting ke Aplikasi Si-Mona.

"Jadi tahapan selanjutnya menunggu saja rekomendasi Kemendagri," sebut dia.  

Ia mengaku tidak bisa memprediksi batas waktu terakhir memasukkan kekurangan itu. Sebab, ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi, juga berkaitan dengan sistem dan aplikasi.

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat Minta Laskar Rempah asal NTT Bangun Kerjasama Lintas Sektor

Bila semua telah dilengkapi dan rekomendasi Kemendagri sudah ada, maka akan dilakukan pembayaran. 

Mengenai pembayaran TPP ini, juga mendapat perhatian Anggota DPRD dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Kupang Tahun 2021 sewaktu menggelar sidang, Selasa 24 Mei 2022 malam. 

Anggota Pansus, Jhon G Seran, mengatakan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang harus memberikan tanggang waktu agar para pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) agar segera memasukan data yang dibutuhkan untuk pencairan TPP dilingkup Pemkot Kupang

Jhon Seran menjelaskan, beberapa waktu lalu, Pansus sudah menanyakan hal ini kepada BKPPD, jawabannya adalah satu minggu ke depan. Lalu saat ini dijawab belum selesai diisi kelas jabatan. 

Baca juga: Bakunyah Siang di Swissbell Court Cuma Rp. 38.000

"Seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan tingkat kesulitan mengisi semua persyaratan, agar jangan menjawab satu minggu saja waktu yang dibutuhkan, karena memang ada kesulitan dalam pengisian kelas jabatan tersebut terutama pada tenaga pendidik," jelasnya. 

Politikus PDI Perjuangan ini meminta agar prosesnya bisa dipercepat tetapi harus tepat dan tuntas, sesuai dengan tahapan yang ada. Jika tingkat kesulitannya tinggi maka harus didampingi oleh yang berkompeten. (*)

Berita Kota Kupang Hari Ini

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved