Berita NTT Hari Ini
MPK NTT Bertekad Perkuat Kerja Sama Antarsekolah dan Universitas
Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertekad membenahi seluruh sekolah Kristen di wilayah NTT. Salah satunya
Penulis: Paul Burin | Editor: Ferry Ndoen
MPK NTT Bertekad Perkuat Kerja Sama Antarsekolah dan Universitas
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bertekad membenahi seluruh sekolah Kristen di wilayah NTT. Salah satunya dengan memerkuat kerja sama antarsekolah dan universitas Kristen di seluruh NTT.
“Kerja sama yang dibangun, misalnya tamatan sekolah menengah yang berprestasi, tetapi yang bermasalah dana, studi lanjut bisa langsung diproses di pendidikan tinggi yang saling berjejaring,” kata Ketua MPK Wilayah NTT, Abraham Liyanto di Kupang, NTT, Rabu, 25 Mei 2022.
Ia menyatakan itu usai mengunjungi sejumlah sekolah Kristen di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pekan lalu. Didampingi 10 anggota pengurus MPK, Abraham berdialog dan bertukar pikiran dengan tiga yayasan di TTS, yaitu Yapenkris Toisneno, Yapenkris Agape dan Yayasan Efata.
Adapun sekolah-sekolah Kristen yang didatangi adalah SMK Kristen Amanuban Barat, SMTK Pieter Middelkoop Tetaf, SMK Kristen Oinlasi, SD GMIT Nambaun–Boti, SD GMIT 1 SoE, SMP Kristen SoE, SMA Kristen Efata di SoE, SD GMIT Kapan dan SMA Kristen Kapan.
Abraham yang baru dipilih menjadi Ketua MPK Wilayah NTT ini menyebut menjalankan pendidikan secara berjejaring antara pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, menjadi komitmen lembaga-lembaga pendidikan Kristen di NTT. Ada banyak proses transfer of knowledge, skill dan karakter yang bisa diperoleh.
Misalnya, kata dia, sekolah-sekolah Kristen bakal menemukan jalan mengikuti proses kuliah secara nyaman karena sudah terjadi relasi personal dan afektif dengan lembaga pendidikan tinggi yang menjadi mitranya saat berjejaring.
Mantan Ketua Kadin Provinsi NTT, ini menyatakan salut kepada pimpinan sekolah dan guru menolong siswa membeli natura (barang bukan uang) siswa untuk menutupi tunggakan biaya sekolah. Apa yang dilakukan sebagai sebuah tindakan terpuji yang berdampak positif bagi pembentukkan karakter siswa.
“Ini suatu nilai kristiani yang hendaknya menjadi brand bagi pendidikan Kristen di NTT. Kalau ada natura (barang bukan uang, Red) yang dibawakan siswa, pimpinan sekolah bisa menghubungi MPK di Kupang agar natura bisa dijual di Kupang. Link kerja sama dengan KADIN NTT bisa menjadi salah satu simpul solusi,” jelas Abraham.
Anggota DPD RI dari Provinsi NTT, ini juga menyambut positif program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang dibentuk Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Salah satu program MBKM adalah Kampus Mengajar, di mana mahasiswa selama tiga semester melakukan kegiatan belajar di luar kampus.
“Jika sekolah-sekolah dasar dan menengah Kristen membangun network kerja sama dengan universitas-universitas Kristen yang ada di NTT, maka ketimpangan rasio guru dan siswa bisa diatasi,” ujar Abraham.
Sementara Kepala SMA Kristen Kapan, Yefriana AD Boimau mengeluh kekurangan guru. Dia menyebut tahun ini, ada empat orang guru yang lulus tes P3K dari sekolahnya. Padahal jumlah guru selama ini hanya 22 orang. Sementara jumlah murid lebih dari 700 orang. Jika empat guru itu ditarik ke sekolah lain atau ke sekolah negeri, akan menimbulkan kekurangan guru di sekolah tersebut.
Pengakuan yang sama disampaikan Kepala SD GMIT Soe 1, Tabun Uli. Disebutnya, SD GMIT SoE 1 memiliki 34 orang guru. Tahun ini, ada empat guru honorer yang lulus tes P3K. Jika empat orang itu ditarik ke sekolah negeri, akan terjadi kekurangan guru. Padahal jumlah siswa mencapai 600 orang.
Kepala SMK Kristen Oinlasi, Max Nomleni juga bercerita masalah kekurangan guru. Di sekolahnya, jumlah siswa mencapai 800 orang. Guru hanya ada 46 orang dan semuanya berstatus honorer. Ada beberapa guru yang lulus P3K. Jika yang lulus P3K semuanya ditarik ke sekolah negeri, akan terjadi kekurangan guru yang cukup signifikan.
Menanggapi hal itu, Abraham mengatakan akan meminta pemerintah pusat agar guru-guru swasta yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 bisa dipekerjakan kembali ke sekolah swasta atau sekolah asalnya. Alasannya, sekolah-sekolah swasta akan semakin kekurangan guru jika mereka yang lulus tes P3K ditarik ke sekolah negeri atau tidak kembali ke sekolah asal. (*/pol)
