Buchtar Tabuni Ungkap Penderitaan Bangsa Papua: Pahamilah, Garis Politik Kami Bukan dengan Indonesia

POS-KUPANG.COM - Di tengah pergolakan yang tak berkesudahan di tanah Papua, kini berkembang lagi isu baru yang makin memanas.

Isu baru tersebut memperlihatkan fakta bahwa saat ini ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) telah membentuk Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Dan, pada Minggu 1 Mei 2022 telah ditetapkan pula sebagai HUT (Hari Ulang Tahun) Pemerintah Sementara ULMWP.

Di tengah euforia tersebut, terungkap kabar bahwa Ketua West Papua Council Buchtar Tabuni telah mengumumkan arah politik bangsa Papua.

Pengumuman itu disampaikan saat ibadah dan doa bersama, memperingati 59 tahun hari Aneksasi West Papua dan HUT ke-1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP, Selasa 3 Mei 2022.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai momen untuk membangkitkan kembali semua pengalaman pahit sebagai spirit perjuangan ke depan.

"Kami telah menggelar ibadah dan doa bersama dalam rangka merefleksikan penderitaan panjang 59 tahun," kata Buchtar Tabuni di Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa 3 Mei 2022.

Baca juga: Anggota KKB Ini Dieksekusi di Tepi Jurang, Hanya dengan Sekali Tembakan Sang Algoju Jatuh Tersungkur

Pada kesempatan tersebut, lanjut Buchtar Tabuni, masyarakat Papua tetap menyatakan menolak berhubungan dengan bangsa Indonesia.

Ia juga membeberkan beberapa alasan, mengapa Papua Barat tetap bersikukuh tak mau menyatu dengan bangsa Indonesia.

“Kami merasa bahwa garis politik kami, sejarah penderitaan kami, letak geografis kami, sama sekali tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia." ujarnya.

"Kami adalah bangsa Melanesia. Kami tak punya hubungan dan tak mau berhubungan dengan Indonesia," tandasnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa selama puluhan tahun, West Papua menjadi korban dari aneksasi Indonesia.

Untuk itulah, lanjut dia, pada peringatan aneksasi West Papua di usia yang ke-59, bangsa Papua menyatakan menolak berhubungan dengan Indonesia.

Secara tegas, lanjut Buchtar Tabuni, bangsa Papua menyatakan menolak berhubungan dengan Indonesia dan akan kembali kepada saudara-saudari di Melanesia.

Sementara pada bagian lain, Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP) Bazoka Logo mengatakan 1 Mei 2022 ditetapkan sebagai HUT Pemerintah Sementara ULMWP.