Ramadan 2022
Pemerintah Terus Jaga Pengendalian Pandemi untuk Jamin Ramadan dan Idul Fitri yang Kondusif
Sementara, Kasus Aktifnya dalam periode yang sama sebanyak 25.489 kasus (43,74% dari kasus aktif nasional)
Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Edi Hayong
Perlindungan Masyarakat terealisasi sebesar Rp45,08 triliun atau 29,1% dari alokasi. Terutama untuk PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN.
Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp5,07 triliun atau 2,8% dari alokasi. Utamanya untuk program Pariwisata, Subsidi Bunga dan IJP UMKM, ICT dan insentif perpajakan.
Mengenai BT-PKLWN, bantuan ini disalurkan di 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (PKE), dengan bantuan yang diberikan sejumlah @Rp600 ribu per Penerima. Bantuan ditujukan kepada 1 juta orang PKL dan Warung, serta 1,76 iuta orang Nelayan.
“Pemerintah juga menyalurkan BLT Minyak Goreng di 514 Kabupaten/Kota dengan jumlah Rp300 ribu per Penerima. Bantuan diberikan kepada 2,5 juta orang PKL dan Warung. BLT Minyak Goreng juga diberikan kepada 1,76 juta orang Nelayan di 212 Kabupaten/Kota sebesar Rp300 ribu per Penerima,” jelas Menko Airlangga.
Program BT-PKLWN disalurkan oleh TNI/POLRI kepada masyarakat di Kabupaten/ Kota yang menjadi target tersebut. Untuk target Penerima dalam penyaluran yang dilakukan TNI adalah 1.380.000 orang, dengan data masuk sebanyak 1.370.030 orang, dan sudah tersalurkan per hari ini kepada 840.282 orang atau 60,9% dari target.
Sementara, untuk penyaluran oleh POLRI, jumlah target penerima sama yaitu 1.380.000 orang, dengan data masuk sebanyak 1.080.384 orang, dan sudah tersalurkan per hari ini kepada 519.523 orang atau 37,6% dari target.
“Diharapkan penyaluran bantuan ini bisa disalurkan sampai menjelang Idul Fitri nanti,” imbuh Menko Airlangga.
Untuk menutup keterangan persnya, Menko Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo mengarahkan agar acara Halal Bihalal yang nanti akan dilaksanakan pada momen Lebaran/Idul Fitri harus sesuai dengan protokol kesehatan (prokes).
“Bapak Presiden memberikan catatan, terutama untuk kegiatan Halal Bihalal pada Idul Fitri nanti agar diselenggarakan dengan prokes, serta diimbau untuk tidak ada makan minum. Kalaupun ada harus tetap menjaga jarak dan mencegah penularan Covid-19. Untuk di tempat wisata, hiburan atau keramaian harus sesuai dengan prokes dan kapasitas masing-masing. Untuk mengatur tentang hal ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri,” tutur Menko Airlangga.
Dengan adanya libur panjang, masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri dulu selama libur Idul Fitri mendatang.
“Karena situasi di negara lain tidak sama dengan di Indonesia, jadi ada potensi penularan dari sana. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Kita harus tetap waspada, karena di beberapa negara mengalami kenaikan kasus, contohnya di Kota Shanghai Tiongkok. Jadi, jangan sampai virus dari luar negeri dibawa oleh PPLN ke dalam negeri,” pungkasnya.(gem)