Di Laut China Selatan, Jepang Seharusnya Tidak Memainkan Peran yang Mengganggu

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah mengkritik China tentang masalah Laut China Selatan dari berbagai perspektif seperti diplomasi, opini publik, hukum internasional, dan urusan militer.

Pendekatan yang paling jelas adalah mengkritik China atas kebijakan dan kegiatan Laut China Selatan di konferensi internasional dan pada pertemuan bilateral atau multilateral.

Jepang memiliki sengketa delimitasi teritorial dan maritim dengan China di Laut Cina Timur dan dengan demikian memiliki motivasi dan kemauan yang kuat untuk campur tangan dalam urusan Laut China Selatan.

Di bawah strategi Indo-Pasifik Presiden AS Joe Biden, peran Jepang dalam mekanisme keamanan “multilateral kecil” regional yang dipimpin AS akan menjadi lebih menonjol, dan koordinasinya dengan sekutu AS lainnya juga akan meningkat.

Dengan kata lain, Jepang mungkin akan lebih agresif dan terlatih atas masalah Laut China Timur dan Laut China Selatan dalam beberapa tahun ke depan.

Tapi posisinya berbau standar ganda. Sementara Jepang telah mempertanyakan sifat hukum pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan dalam beberapa dokumen resmi, Jepang selalu bersikeras bahwa "Okinotorishima", yang hanya berukuran dua tempat tidur, memiliki zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Sementara Jepang menekankan “kebebasan navigasi” di perairan internasional, Jepang membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang kapal-kapal negara lain yang melewati Selat Tokara.

Jepang menuduh China merusak lingkungan laut dengan pembangunan pulau-pulau dan terumbu karangnya, tetapi Jepang bersikeras untuk membuang air limbah nuklir yang diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik meskipun ada keberatan dari banyak negara.

Dengan demikian, masyarakat internasional memiliki alasan untuk mempertanyakan, ketika Jepang menafsirkan dan menerapkan aturan hukum laut, apakah itu karena menghormati nilai-nilai hukum internasional atau karena pertimbangan praktis dari kepentingan politiknya sendiri.

Jepang bukan pihak dalam sengketa Laut China Selatan dan memiliki sejarah memalukan di Laut China Selatan dan Asia Tenggara pada paruh pertama abad ke-20.

Pada masalah Laut China Selatan, Jepang harus lebih berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya dan memainkan peran konstruktif, daripada mempromosikan konfrontasi kelompok dan mengganggu situasi regional dengan bekerja sama dengan Washington dalam membentuk lingkaran kecil tertutup dan eksklusif yang meningkatkan fragmentasi dan divisi berbasis blok.

Selama lima tahun terakhir, China selalu bersikeras untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi tentang masalah Laut China Selatan, mengurangi perselisihan melalui pembangunan dan kerja sama, dan mengelola krisis melalui pembangunan aturan.

Pendekatan ini tidak berubah bahkan dalam menghadapi pasang surut situasi regional dan keterlibatan negara-negara di luar Laut China Selatan.

Solusi yang tepat untuk masalah Laut China Selatan akan memakan waktu lama, tetapi dalam proses membahas solusi, semua negara terkait harus menahan diri dan kesabaran, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah di Laut China Selatan.

Ding Duo adalah wakil direktur dan rekan peneliti di Pusat Penelitian untuk Hukum dan Kebijakan Kelautan di Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan

Sumber: scmp.com/