Perpusnas Gelar Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan TIK Layanan Perpustakaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Perpustakaan Nasionan (Perpusnas) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Layanan Perpustakaan kepada 96 desa, 168 kabupaten di 34 provinsi penerima manfaat. 

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan selama tiga hari sejak Senin, 11/04/2022 di Aston Kupang Hotel.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi, 

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando dalam arahan pembukanya mengatakan, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah dalam hal ini perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan TIK yang terjadi saat ini. 

“Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Syarif.

Dia melanjutkan, kegiatan bimtek bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi. 

Baca juga: Setiap Kecamatan di Kabupaten Kupang Punya Perpustakaan

Dengan pembekalan yang diberikan melalui Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan – Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan dapat membantu meningkatkan SDM pengelola perpustakaan sehingga mendorong tercapainya tujuan Program Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju.

Materi bimtek mencakup penguatan literasi untuk membangun masyarakat melalui transformasi perpustakaan, literasi digital, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, literasi data dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru .

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Provinsi NTT, Stefanus Ratoe Oedjoe dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nasional RI dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat saat ini.

Lanjut dia, transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

"Perpustakaan selama ini kita ketahui di UU nomor 43 itu kan sudah jelas bahwa tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan membaca, meminjam buku, terus mendapat informasi, diskusi dan lain - lain. Selama ini kan begitu. Tapi dengan adanya tuntutan keberhasilan itu perpustakaan itu kedepan juga tempat beraktivitasnya masyarakat," kata Stef. 

"Mulai 2018, ini memang belum disosialisasikan semua tapi beberapa daerah sudah. Oleh perpustakaan nasional Republik Indonesia dan juga pemerintah Indonesia telah diratifikasi sistem dari luar yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini yang sekarang lagi digalakkan. Artinya program perpustakaan itu juga tetap berjalan, pelatihan membaca menulis, tetapi ada juga kegiatan yang sifatnya bagi pemberdayaan masyarakat itu yang disebut dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial," jelasnya.

Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu perpustakaan harus dirancang agar memiliki manfaat yang tinggi di masyarakat sehingga, inklusi sosial ini yang di terapkan di perpustakaan betul-betul mempunyai dampak atau peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Unggul dalam peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju. 

"Adapun tujuan dari program ini diharapkan juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya mendukung Program Pemda NTT menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera," ujarnya. 

Stef juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Perpustakaan Nasional yang telah menetapkan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi NTT yakni Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Barat sebagai Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan 1 (satu) Kabupaten, Flores Timur sebagai Replikasi Transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, serta 3 (tiga) Desa untuk menyelenggarakan program Revitalisasi Pengembangan Perpustakaan Umum melalui transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. 

"Meski dengan kondisi wabah pandemic covid-19, kami berharap perpustakaan di masing-masing Kabupaten dan Desa perlu adanya parameter keberhasilan yang bisa diukur dari Perpustakaan Kabupaten dan Desa yang di tetapkan ini, yakni diharapkan dapat menunjukkan adanya peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan dengan mematuhi protokol covid-19, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan serta dapat membangun kemitraan dengan berbagai lembaga," kata Stef. 

Dia berharap peserta bimtek ini nantinya dapat secara proaktif mengikuti materi kegiatan yang akan disampaikan oleh Tim Master Trainer dan Narasumber dari Perpustakaan Nasional RI, dari awal sampai akhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.(uzu)