Rakor Dinas Kopnakertrans NTT di Soe, Begini Penjelasan Kadisnaker NTT, Sylvia R. Peku Djawang

Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Adrianus Dini (cr12) 

POS-KUPANG.COM, SOE - Rapat Koordinasi Dinas koperasi, UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi provinsi NTT
berlangsung di Aula Hotel Bahagia Dua Soe, TTS 7-9 April 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh kepala dinas terkait dari seluruh kabupaten/kota di NTT.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) NTT, Sylvia R. Peku Djawang kepada Pos Kupang menjelaskan, kegiatan ini sebetulnya kegiatan tahunan, tetapi karena pandemi, dua tahun terakhir  kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dan baru dapat dilaksanakan lagi tahun ini lagi, Jumat 8 April 2022.

"Pertemuan kali ini penting karena sudah dua tahun rakor (rapat koordinasi) tidak dapat dilaksanakan karena pandemi. Puji Tuhan keadaan sudah semakin baik sehingga tahun ini kita dapat laksanakan rapat koordinasi," ucapnya.

"Rapat koordinasi yang kami lakukan ini untuk mengetahui progres pelaksanaan urusan perkoperasian, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi di seluruh NTT hingga tahun 2021. Kemudian kami melakukan sinkronisasi kegitan di tahun 2022 dan juga perencanaan di tahun 2023," ungkap Sylvia.

"Kebetulan di kantor kami ada 4 urusan, yakni urusan koperasi, urusan UKM, tenaga kerja dan transmigrasi. Sementara itu, penjabaran di kabupaten ada yang sama dan ada yang berbeda, tetapi terkait hal tersebut hal yang kita lihat adalah substansinya," jelasnya.

Baca juga: Liga 1: Serdadu Tridau Lepas Kiper Samuel Charlheins Reimas Bali United Umumkan Perpisahan

"Pada kesempatan ini kami akan membahas semua persoalan yang dihadapi untuk masing-masing urusan," terang Sylvia.

"Kita mencari solusi bersama berdasarkan diskusi dan sharing dari kabupaten. Kemarin juga ada kunjungan dari mentri. Di sana ada program kegiatan dari kementrian yang kemudian akan kita kolaborasikan dengan kegiatan dari provinsi dan kabupaten," ucapnya.

"Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah evaluasi dari dua tahun terakhir. Kita juga tahu struktur penganggaran kabupaten dan provinsi belum terlalu baik karena kita harus menyisihkan anggaran untuk kesehatan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlalu atau jangan-jangan nanti muncul varian-varian baru," ungkapnya.

"Empat urusan yang kami bahas ini sebetulnya memiliki tantangan tersendiri.
Contoh di urusan koperasi dan UKM Pandemi mengajarkan kita untuk berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan dunia digital secara baik," jelasnya

"Kita di NTT, hal digital juga masih menjadi tantangan tersendiri. Dan hal ini tidak bisa ditangani sendiri oleh dinas terkait, tetapi perlu ada kerja sama dengan berbagai stakeholder," tambahnya.

Baca juga: HUT DWP Dinkopnakerttans NTT, Pembina : Kinerja Ibu - Ibu Turut Mendukung Karir Bapak - Bapak 

"Selama pandemi  ini banyak Sektor UMKM kita yang ikut terpuruk. Daya beli masyarakat juga semakin sulit. Sementara itu, dengan adanya pandemi ini kita juga disadarkan bahwa ada banyak plaform yang bisa kita masuki, seperti Shopi dan tokopedia. Sekarang yang menjadi tugas bagi kita adalah bagaimana UKM kita memiliki produk yang bisa masuk dalam Platform ini. Ini perlu kita lihat agar UKM kita dapat bersaing dengan pasar bebas," ucap Sylvia.

"Kemudian untuk urusan ketenagakerjaan, masih dengan persoalan klasik seperti penempatan tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Sebetulnya bukan masyarakat tidak mau, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat mereka ingin sekali cepat cari kerja. Dalam artian mereka ingin pergi bekerja secara gampang tanpa melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Sebetulnya prosedurnya mudah saja. Dan itu yang belum dipahami masyarakat," tuturnya.

"Hal yang paling penting bahwa kita ingin membekali pekerja dengan pelatihan-pelatihan agar ketika berangkat untuk bekerja pekerja betul-betul memiliki kompetensi kerja yang baik," terangnya.

"Kemudian di urusan transmigrasi saya pikir sama. Kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki karakteristik sosial budaya yang beragam. Tidak semua bisa menerima secara cepat perubahan-perubahan. Contohnya bagaimana bercocok tanam yang baik dan bagaimana ketika berpindah tempat yang baru dan dapat beradaptasi dengan baik,"ungkap Sylvia.

"Terkait jalan keluar, tidak ada cara lain selain kita sama-sama berkolaborasi. Semua yang kita lakukan perlu penganggaran yang baik," ucapnya.

"Kolaborasi yang dimaksudkan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kita bekerja secara bersama-sama," tambahnya.

"Saya berharap apa yang dihasilkan di sini kita betul-betul komit. Terkadang koordinasi menjadi tidak berarti ketika tidak dibarengi dengan komitmen untuk melaksanakannya," pintanya.

"Memang kita tataran teknis, kita bukan pengambil kebijakan, tetapi tugas kita adalah melakukan advokasi kepada pimpinan dalam artian terus membangun dialog untuk apa yang sudah kita diskusikan di sini," tutup Sylvia. (Cr12)