Breaking News

Berita NTT Hari Ini

Kelangkaan Pertalite, Pengamat Minta Pemerintah Tambah Subsidi dan Semua Pihak Terbuka

harga Pertamax naik mengikuti harga ke-ekonomian. Dampaknya, terjadi migrasi konsumen Pertamax ke pertalite yang mendapat subsidi

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Pengamat kebijakan publik, Nusa Tenggara Timur, Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Beberapa hari belakangan ini Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite 'hilang' dari pasaran. Mahalnya harga Pertamax turut memberi dampak bagi kelangkaan BBM.

Pengamat Kebijakan Publik NTT, Ir. Habde Adrianus Dami, M. Si, menyebut Pemerintah harus bisa menambah subsidi melalui APBN.

Sementara, semua pihak yang terlibat dalam BBM agar bisa terbuka kepada masyarakat atau konsumen.

Ketika dihubungi, Selasa 5 April 2022, Habde menjelaskan, pemerintah pusat agar segera menyesuaikan APBN untuk memberikan subsidi. Sebab, perhitungan APBN sejak awal justru melebihi dari prakiraan pemerintah dalam APBN.

ini agar pihak Pertamina bisa memasok lebih banyak bahan bakar ke SPBU atau daerah sesuai dengan subsidi atau anggaran yang disiapkan.

Baca juga: Mayat Bergelimpangan,Foto Satelit Tunjuk Jasad di Bucha Dibunuh Dua Minggu Pra Pasukan Rusia Mundur

Pada situasi kelangkaan ini, kata Habde, para pihak yang bermain dalam pasokan BBM agar bisa memberi informasi atau terbuka terhadap konsumen.

Dia menegaskan, agar tidak terjadi penimbunan dan baru akan memberi pelayanan pada situasi krisis. Perilaku demikian, menurut dia agar tidak boleh dilakukan.

Mantan Sekda Kota Kupang ini, menerangkan harga Pertamax naik mengikuti harga ke-ekonomian. Dampaknya,
terjadi migrasi konsumen Pertamax ke pertalite yang mendapat subsidi pemerintah.

"Implikasinya pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk menambah subsidi pertalite," sebut dia.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Jalan, Bupati Edi Endi Dorong Petani Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Jika pemerintah menanggung beban subsidi, maka justru akan membutuhkan anggaran besar. Sedangkan, bila pemerintah bertahan dengan kuoto subsidi yang ada maka harga pertalite akan naik sehingga konsumen pertalite akan ikut menanggung harga.

"Karena itu, pemerintah, Pertamina dan pelaku bisnis BBM harus transparan shg menghindari kelangkaan BBM," paparnya.

Pertamina, juga diingatkan untuk melakukan supervisi dan monitoring penyaluran BBM sampai tingkat konsumen untuk melihat lebih jauh distribusi BBM dalam kondisi ini. (*)

Berita NTT Hari Ini

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved