Menag Yaqut Sebut Antrean Jemaah Haji Indonesia Capai 40 Tahun

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ugama Malaysia Datuk H Idris bin H Ahmad.

Keduanya bertemu saat melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi. Kedua pihak sepakat untuk membangun sinergi dalam peningkatan pelayanan haji.

"Hari ini saya bertemu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ugama Malaysia Datuk Haji Idris Bin Haji Ahmad. Kami sharing pengalaman penyelenggaraan haji sekaligus membangun kolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan jemaah," ujar Menag Yaqut yang dikutip dari laman Kemenag, Senin 21 Maret 2022.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membicarakan dari biaya haji, daftar tunggu jemaah, masalah kuota haji, hingga umrah di masa pandemi.

Baca juga: Kemenag Usul Biaya Haji Rp 42 Juta, Tanpa Komponen Protokol Kesehatan

Secara umum, kata Menag Yaqut, kedua negara serumpun ini memiliki tantangan yang sama. Ia mengungkapkan Malaysia memiliki masa tunggu haji lebih lama dibanding Indonesia.

"Malaysia yang setiap tahun di masa sebelum pandemi memberangkatkan 30.000 jemaah haji ke tanah suci, sekarang menghadapi antrean jemaah mencapai 141 tahun," tutur Menag Yaqut.

"Sementara Indonesia, dengan keberangkatan 210.000 jemaah sebelum pandemi, antreannya mencapai 40 tahun," tambah Menag Yaqut.

Fakta ini, menurut Menag Yaqut, merupakan tantangan yang perlu dicarikan solusi, meski tidak mudah. Untuk itu, perlu upaya untuk bisa mencari solusi bersama.

"Tadi kami bersepakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar jamaah haji bisa terlayani dengan baik. Biidznillah," kata Menag Yaqut.

Baca juga: Ibadah Haji Metaverse Tuai Polemik, Kabah Secara Virtual untuk Latihan Manasik dan Umrah

Menag Yaqut juga mengatakan kemungkinan Indonesia belum bisa mendapatkan kuota haji secara normal pada tahun ini. "Saya sampaikan bahwa mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal," ujarnya.

Menag Yaqut memastikan pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan pemberangkatan haji pada tahun ini. Ia meminta pemerintah Arab Saudi untuk segera memberikan kepastian kuota untuk jemaah Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan haji dan memohon agar segera ada kepastian kuotanya," tutur Menag Yaqut.

Menag Yaqut juga bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 20 Maret 2022.

"Saya kemarin bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi, saya mendapat penjelasan bahwa akan ada pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari luar Saudi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut juga mendiskusikan kemungkinan jumlah kuota haji Indonesia dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah.

Baca juga: Kemenag Ajukan Vaksin Booster Untuk Calon Jemaah Haji di NTT

Menag Yaqut berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan banyaknya jemaah yang sudah menunggu dan rindu ke Tanah Suci. Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan persiapan.

Hal itu dilakukan karena pemerintah Arab Saudi tahun ini akan membuka kesempatan jemaah luar Saudi untuk beribadah haji. Apalagi, saat ini, jemaah umrah dari berbagai negara juga sudah ramai berdatangan dan semua berjalan lancar.

Adapun terkait kuota, jelasnya, hal itu menurutnya bukan keputusan Kementerian Haji dan Umrah saja. Proses pengambilan keputusan tentang kuota, harus melibatkan instansi terkait lainnya di Kerajaan Arab Saudi.

Tawfiq F Al-Rabiah juga menjelaskan bahwa jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jemaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan.

Kepastian terkait kuota haji ditunggu oleh semua negara pengirim jemaah, tidak hanya Indonesia. Selain Menag Yaqut, sejumlah menteri agama dari berbagai negara juga telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menanyakan hal yang sama, yaitu kuota.

Di antara mereka adalah Menteri Hal Ehwal Ugama Malaysia, Menteri Agama Turki, Qatar, Tunisia, Ethiopia, Bangladesh, Mesir, Irak, Uni Emirat Arab, dan negara lainnya. (tribun network/fah/wly)