Berita Sumba Barat Daya Hari Ini
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Wulla Bersama BKKBN Kampanyekan Percepatan Penurunan Stunting
rembuk bersama untuk menetapkan perda ataupun peraturan bupati sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter
POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Anggota komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kanwil BKKBN) tingkat Propinsi NTT, Marianus Mau Kuru, melakukan kampanye percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Kampanye tersebut merupakan salah satu upaya pengentasan stunting yang dicanangkan pemerintah RI untuk mencapai target penurunan 10% prevalensi stunting nasional dari 24,4% menjadi 14% pada tahun 2024.
Kampanye penurunan stunting kali ini dengan peserta kaum muda, para ibu, dan anak-anak sekolah berlangsung di GKS Mata di Tambolaka, Sumba Barat Daya, Jumat 18 Maret 2022.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Kadinkes Sumba Barat Imbau Warga Perketat Prokes
Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam pemaparannya menyatakan komisi IX DPR RI telah mendorong BKKBN sebagai penggerak kampanye penurunan stunting di Indonesia.
Keseriusan memerangi stunting oleh komisi IX dengan menyetujui penetapan anggaran sebesar 25 triliun untuk penurunan stunting nasional.
Selain itu, komisi IX juga mendorong agar kemenkes dan BKKBN juga kementerian serta lembaga lainnya melakukan intervensi program secara spesifik dan sensitif terhadap upaya penurunan stunting nasional.
Dalam kesempatan itu, meminta pemda di tiap tingkat kabupaten hingga desa melakukan kegiatan bersama mempercepat penurunan stunting.
Selain itu perlu rembuk bersama untuk menetapkan perda ataupun peraturan bupati sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Hari ini, Kepala Staf Presiden RI Berkunjung Ke Sumba Barat Daya, NTT
Sebagai wakil rakyat NTT yang duduk di komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T sejak tahun 2020 mendorong Kementerian Kesehatan RI mendistribusikan kurang lebih 150 ton biskuit PMT ibu hamil dan Balita untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Propinsi NTT dan beberapa propinsi lainnya di Indonesia.
Hal itu mengingat NTT merupakan salah satu propinsi dengan angka stunting cukup tinggi di Indonesia.
Sementara itu, kepala BKKBN Kanwil Nusa Tenggara Timur, Marianus Mau Kuru dalam sapaan singkatnya menyampaikan penanganan stunting tidak saja terfokus pada bayi yang terlahir stunting tetapi juga fokus pada mereka yang akan menikah atau calon pengantin baru memulai rumah tangga agar mereka dapat merencanakan kehamilan dari sebelum menikah.
Dengan demikian, calon pengantin dapat menyiapkan kondisi yang baik agar tidak terjadi kekurang gizi dan anemia serta memperhatikan jarak kelahiran setiap anak demi menurunkan resiko stunting.
Baca juga: Gubernur NTT Panen Raya Jagung Di Desa Hameliate, Sumba Barat Daya
Menurutnya, dalam upaya penurunan stunting, BKKBN mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu dan penanganan dari hulu ke hilir yakni mulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya.
Banyak perempuan Indonesia hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting.
Penanganan kekurangan gizi pada balita perlu juga dilakukan penyusunan rencana aksi dengan baik, entah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang oleh setiap keluarga. (*)
