PGRI Flotim: Jangan Pangkas Gaji Guru Kontrak Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA - Pasca adanya kebijakan pemerintah daerah yang memangkas upah guru dan tenaga kesehatan kontrak daerah, PGRI Flores Timur (Flotim) secara kelembagaan mendatangi kantor bupati Flotim, Rabu 9 Maret 2022.

Mereka melakukan audiens dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda didampingi Kepala Inspektorat, Anton Lebi Raya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rufus Teluma dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PKO Flores Timur.

"Jangan utak-atik gaji guru kontrak daerah. Mohon dapat ditinjau kembali keputusan penyesuaian gaji guru kontrak daerah Kabupaten Flores Timur (Flotim) yang semula Rp.1.150.000 disesuaikan menjadi Rp.1.000.000. Dari sisi kepedulian Pemerintah Daerah Flotim terhadap kesehjateraan guru di daerah, sangat jauh dari harapan. Keputusan ini tanpa memperhatikan beban kerja guru," tegas Ketua PGRI Flotim, Maksimus Masan Kian.

Menurut Maksi, seorang guru memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Ia memiliki peran ganda sebagai pengajar, sekaligus sebagai pendidik. Sebagai pengajar, guru memiliki tugas mentransfer ilmu pengetahun untuk peserta didik. Sementara sebagai pendidik, seorang guru memiliki tugas membentuk karakter anak bangsa.

Menurut dia, guru tidak saja menjalankan tugas di sekolah semata, tetapi sejumlah tugas sekolah harus ia tuntaskan di rumah. Di masyarakat, peran gurupun sangat strategis. Saat covid melanda, hingga saat ini seorang guru memiliki peran ekstra bagaimana mendesain pembelajaran daring dan luring. Juga bagaimana guru harus melakukan kunjungan rumah, menghantar dan menjemput tugas siswa.

Baca juga: Tank Rusia Bom Pria Tua di Kota Terkepung Pelabuhan Mauripol Ukraina, Dapat Sorotan Dunia

"PGRI Flores Timur berpandangan, keputusan penurunan pendapatan guru kontrak daerah tidak tepat dalam konteks perbaikan kesejahteraan guru. Mohon kiranya bisa ditinjau kembali. Jika tidak dinaikan, mohon jangan utak- atik nominal yang ada," tegas Maksi.

Ia menjelaskan, penyesuaian gaji guru kontrak adalah keputusan yang sangat tidak berpihak pada upaya peningkatan kesehjateraan guru.

"Tolong perhatikan dengan beban kerja guru. Beban kerja guru tidak boleh diabaikan dalam mengambil keputusan menyesuaikan gaji guru kontrak daerah. Jika tidak bisa ada upaya dan inisiatif menaikan, mohon jangan diutak-atik nominal yang ada," jelasnya.

Ia juga mengaku kecewa ada diksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kontrak guru di Kabupaten Flores Timur.

"Tenaga kontrak daerah Flores Timur masuk kerja tentu melalui seleksi atau perekrutan oleh pemerintah daerah. Batasi merekrut tenaga kontrak baru jika kompetensinya tidak mampu menjadi solusi mengatasi kebutuhan kerja atau menjadi bagian dari lahirnya inovasi untuk perubahan di daerah. Berdayakan yang ada, tanpa ada yang disakiti," kata Maksi.

Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda mengatakan gaji guru kontrak daerah yang diturunkan menjadi Rp. 1.000.000 sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur, Tahun 2022.

"Kita tidak mengenal yang namanya pemangkasan. Yang ada adalah, penyesuaian karena anggaran dari pusat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Masih baik di Flores Timur tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di daerah lain, tenaga kontrak daerah dilakukan PHK," katanya.

Baca juga: Pembekuan Aset Roman Abramovich, Chelsea Dilarang Jual 3.200 Tiket Tandang

Terkait keterlambatan pembayaran gaji guru kontrak daerah, menurut dia, ada kendala di awal tahun mempersiapkan dokumen untuk pembayaran setiap awal tahun lantaran harus dibuatkan surat kontrak baru. (*)