Berita Sikka Hari Ini
Menkumham RI Terima Penghargaan Predikat A, Marciana Bangga
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan secara langsung untuk instansi pemerintah yang berhasil
Laporann, Reporter POS-KUPANG.COM, Nofri Fuka
POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly kembali lagi mendapatkan pengakuan dalam bentuk penghargaan. Sebelumnya Menkumham juga menerima penghargaan Pemimpin Perubahan Pembangunan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada 20 Desember 2021.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan secara langsung untuk instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima. Penghargaan ini diberikan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga: Pencanangan Zona Integritas di Kanwil Kemenkum HAM NTT, Ini Penjelasan Marciana Dominika Jone
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly hadir untuk menerima penghargaan sebagai apresiasi dan penganugerahan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penghargaan diberikan karena Yasonna dinilai sebagai salah seorang pemimpin yang berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan zona integritas di lingkungan instansinya. Ini bukan penghargaan yang pertama kali diperoleh oleh Yasonna.
Baca juga: BINDA NTT Gelar Vaksinasi Massal Pfizer Bagi Pelaku Usaha UMKM
Menkumham juga telah menerima penghargaan sejenis, berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2021. Menkumham RI, Yasonna Laoly pun pada Selasa 8 Maret 2022 kembali diberikan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai “Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima”.
Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan sebagai Kepala UPT Pelaksana Pelayanan Publik (Yanlik) dengan Predikat Pelayanan Prima (A) bobot nilai 4,51-5,00 skala penilaian A-F.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dosis I di Kota Kupang Capai 99,99 Persen
Tjahjo mengatakan, reformasi birokrasi bukanlah program dari Kementerian PANRB semata. Namun merupakan bagian dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam mengubah tatanan birokrasi.
Dilihat dari kinerja dan beberapa prestasi yang telah ditorehkan oleh jajaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI layak untuk menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan.
Baca juga: Merasa Malu Dengan Kasus Stunting, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Wajibkan Ini ke Kepala Daerah
Marciana Dominika Jone selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTT, menyampaikan rasa bangga dan Apresiasi atas Pencapaian dan Penghargaan yang diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.
Ia menegaskan, jajaran di Kanwil Kemenkumham NTT jangan terlena dengan penghargaan yang diberikan, namun untuk mempertahankan itu yang susah.
Baca juga: 13 Perempuan di DPRD NTT Gagas Perda Pengarusutamaan Gender
“Marilah bekerja dengan sepenuh hati dan jadilah agen perubahan di setiap Satuan Kerja masing-masing terus lakukan pelayanan prima dan lakukan perubahan melalui inovasi-inovasi pelayanan," tegas Marciana di Maumere, Selasa, 8 Maret 2022 siang.(Cr1)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/ibu-kanwil.jpg)