Berita Pemprov Hari Ini

Merasa Malu Dengan Kasus Stunting, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Wajibkan Ini ke Kepala Daerah

Anggota DPR RI itu menyebut, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kota Kupang, Jumat 4 Maret 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komitmen dan dukungan penuh akan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) terus bergulir dari berbagai provinsi dan kabupaten serta kotamadya.

Setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini dukungan dan komitmen datang dengan tegas dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

Dalam acara Sosialiasi RAN PASTI yang diadakan di Kupang, Jumat ini 4 Maret 2022, Viktor Laiskodat menyebut dirinya malu nama NTT hanya dikenal masyarakat  luar NTT sebagai 'juaranya' kemikiskinan dan angka stunting saja.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Viktor.

Baca juga: Pemprov NTT Minta Hentikan Polemik Pelantikan Wabup Ende Erik Rede

Dia menegaskan, kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.

Data tentang keluarga yang by name by addres milik BKKBN sangat memudahkan untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting.

Mantan Anggota DPR RI itu menyebut, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.

Dirinya tidak ingin ada kepala daerah yang hanya 'duduk' di kantor saja tetapi harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.

Baca juga: 30 Unit Konsentrator Oksigen Didonasikan GoTo ke Pemprov NTT

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan walikotanya selama ini," tegasnya.

Viktor Laiskodat menyampaikan, ia tidak ingin mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90. Bahkan, dia mengancam tidak lagi berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk.

" Mulai saat ini saya ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Data-data di luar stunting bisa saya cari sendiri dari internet,” papar Viktor Laiskodat.

Baca juga: Ini Rincian Anggaran Belanja Negara untuk Pemprov NTT Tahun 2022

Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyebutkan persoalan stunting di NTT bisa dikerjakan bersama antara pusat dengan daerah, antara BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional dengan sejumlah kementerian dan lembaga bersama jajaran pemerintahan daerah.

Gelontoran dana untuk pernurunan stunting telah tersedia dari Pusat dan bisa dibagi ke semua kabupaten dan kota yang ada di NTT.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved