Ini Tanggapan DPRD NTT Soal Lonjakan Covid-19

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur menanggapi peningkatan kasus Covid-19 di NTT. Jumlah kenaikan kasus disebut hampir 500 kasus dalam sehari.

Anggota Komisi V DPRD NTT, dr. Chris Widodo, menjelaskan dukungan dari DPRD kepada pemerintah selaku eksekutor sudah diberikan sejak adanya covid-19, hingga kini.

"Dukungan itu sama sejak awal. Kita jangan panik pas omicron saja, harusnya panik sejak dari awal," katanya, Selasa 22 Februari 2022.

Dia meminta agar tetap adanya taat penerapan Protokol Kesehatan (Prokes), giat dalam tracking atau penelusuran pada pasien kontak erat juga pengobatan dan isolasi terpadu dan mandiri. Chris mengatakan, perlakuan terhadap penanggulangan Covid19 masih sama sejak virus ini mulai merebak.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di NTT, Personel Ditsamapta Polda Patroli di Tempat Tongkrongan

"Bukan berarti ada varian baru kita ganti penanganan, tidak. Semua varian itu tetap sama dalam covid-19 jadi semua penanganan sama. Namanya yang baru saja," katanya.

Selama ia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, menurut Chris, memang sudah berangsur membaik dari sisi Prokes. Namun, dia menegaskan bahwa penanganan covid-19 dengan segala varianya ini dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak.

Dia meminta agar tidak ada yang saling menyalahkan dalam penanganan covid-19. Tegasnya, Chris menyebut perlu kerja sama dalam menerapkan Prokes menjadi penting.

Chris Widodo juga mengajak para lansia untuk tidak takut mengikuti vaksinasi. Sebelum vaksin akan dilakukan screening sehingga kekhwatiran atas penyakit bawaan bisa langsung diketahui.

Baca juga: Update Covid-19 NTT : 1.175 warga NTT Terpapar Positif COVID-19 dalam Sehari 

Para lansia juga diimbau untuk tidak takut dengan efek samping dari vaksin. Vaksin, kata dia, sangat aman digunakan. Buktinya sampai dengan saat ini vaksin masih terus dilakukan hingga dosis III.

Untuk pemerintah, capaian Vaksinasi juga agar ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak. Pemerintah diminta untuk membuka diri menyambut adanya niat dari orang lain ketika menyelenggarakan vaksinasi. Dukungan itu bisa berupa data atau vaksin itu sendiri.

Sejauh ini, percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah, menurut Chris perlu dioptimalkan mengejar target vaksinasi pada dosis II dan III.

Ia menegaskan, omicron ini merupakan varian dari covid-19 dengan cara pencegahan dan penanggulangan sama dengan virus covid-19 itu sendiri. Meski omicron itu tidak berbahaya, namun tingkat penyebaran justru sangat cepat. Ini juga yang menyebabkan tingkat kematian yang berpotensi meningkat.

"Misalkan yang delta lima orang terpapar satu orang meninggal. Kalau omicron 10 orang yang kena 1 saja yang meninggal. Tapi omicron dia menyebar cepat," jelas Chris Widodo.

Dukungan anggaran covid-19 bagi pemerintah, DPRD juga memberi dukungan melalui NTT. Ia mengaku pada posisi anggaran tidak menjadi masalah yang berarti.

Ia menyarankan Pemerintah melakukan tiga T yakni Testing, Tracing dan Treatment selain pengobatan kepada pasien. Juga didukung dengan isolasi terpadu dan mandiri. Dia juga mengajak masyarakat untuk mendapat layanan vaksinasi guna mencegah penyebaran covid-19.

Terpisah, Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin juga menyatakan hal serupa berkaitan dengan pentingnya Prokes. Dia menegaskan, kerjasama dari semua pihak salah kunci dari penanggulangan Covid19.

"Artinya bahwa biar sebaik atau sedahsyat apapun yang dibuat oleh Pemerintah tapi kalau kita tidak pernah taat yah sama saja. Jadi kuncinya adalah kembali pada diri kita untuk melihat semua persoalan yang memicu peningkatan covid 19 adalah persoalan bersama," jelasnya.

Politisi PKB itu m mencontohkan Pemerintah sudah menghimbau dan menyiapkan vaksin tetapi kesadaran untuk mendapat vaksinasi itu masih rendah. Pada beberapa daerah memang sudah vaksin memang sudah baik namun sebagian besar daerah lainnya justru masih dibawa.

Selain kesadaran masyarakat, Ana Kolin mengingatkan agar stok vaksin tiap daerah harus terus dipastikan ketersediannya. Begitu juga dengan kampanye pentingnya Prokes dan vaksin harus terus digaungkan.

"Suka atau tidak suka kita semua harus menerima bahwa besok lusa bahkan seterusnya covid-19 harus dimaknai bukan lagi sebagai pandemi tetapi endemi," kata ketua DPD KPPU NTT itu.

Ia menambahkan, meski sudah divaksin, namun harus tetap melaksanakan Prokes agar mencegah penularan covid-19 yang lebih banyak lagi. (*)