Fraksi Golkar DPRD Ende Minta Penghematan Belanja BBM Tidak Mengurangi Pelayanan Publik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Pemerintah Kabupaten Ende mengambil langkah penghematan anggaran pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan membatasi atau mengurangi anggaran pembelian BBM untuk kendaraan dinas.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan membengkaknya belanja operasional akibat kenaikan harga BBM. 

Langkah yang diambil Pemkab Ende ini berbeda dengan sejumlah pemerintah daerah lain di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memilih membatasi penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat tertentu dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi guna mengurangi konsumsi BBM.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende, Magy Sigasare, menilai efisiensi anggaran memang membutuhkan berbagai langkah strategis. 

Baca juga: Pasca Kenaikan BBM, Pemkab Ende Kurangi Anggaran Pembelian BBM Kendaraan Dinas

Namun, kebijakan penghematan harus tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Magy, pengurangan anggaran BBM untuk kendaraan dinas tidak boleh berdampak pada menurunnya kinerja aparatur pemerintah maupun menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

“Di tengah kebijakan efisiensi saat ini memang diperlukan banyak langkah strategis. Terkait kebijakan pemerintah daerah atas kenaikan harga BBM dan penggunaan kendaraan dinas, tentu diharapkan tidak berpengaruh terhadap kinerja kerja yang menyebabkan pencapaian visi dan misi pemerintah menjadi tidak terukur,” ujarnya, Senin (15/6/2026) siang.

Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Ende untuk menerapkan sejumlah langkah strategis dalam pelaksanaan kebijakan penghematan tersebut.

Pertama, pemerintah perlu menegaskan kebijakan penghematan penggunaan kendaraan dinas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaannya berjalan efektif dan seragam.

Kedua, efisiensi penggunaan kendaraan dinas harus dipahami sebagai langkah antisipatif untuk menekan potensi pembengkakan belanja BBM daerah di tengah kenaikan harga bahan bakar.

Ketiga, dan yang paling penting, kebijakan penghematan tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

“Penghematan memang perlu dilakukan, tetapi jangan sampai berdampak pada pelayanan publik. Masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan yang maksimal,” tegas Magy.

Fraksi Golkar DPRD Ende, kata dia, pada prinsipnya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. 

Namun, lanjutnya, penghematan anggaran harus dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran, dan tidak mengorbankan kualitas pelayanan maupun target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. (bet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS