Dosen Undana Ungkap Masalah Minyak Goreng Saat Ini Hasil Dari Kebijakan Pemerintah Sendiri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Penyebab kenaikan dan kelangkaannya minyak goreng saat ini berasal dari kebijakan pemerintah sendiri.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Nusa Cendana ( Undana) Kupang, Riky Ekaputra Foeh., MM kepada Pos-Kupang.Com, Senin 21 Februari 2022.

"Jadi ini ulah pemerintah sendiri yang membuat kebijakan tidak pro rakyat", tegasnya

Akibat dari kebijakan yang konyol ini, kata Riky membuat terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri.

Baca juga: Polda NTT Siap Tindak Tegas Oknum Distributor Penimbun Minyak Goreng

Program energi B20 yang dicanangkan pemerintah, dirinya menilai lebih menguntungkan pengusaha daripada rakyat.

"Coba bayangkan Dana BPDPKS dinikmati oleh pengusaha besar untuk Subsidi biofuel ini 79,04 persen, Sedangkan rakyatnya cuma dapat 4,73 persen", ungkapnya

Hukum pasarnya demikian CPO yang sebelumnya untuk minyak goreng beralih ke industri biodiesel, katanya pasti Pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena mereka tidak bakal merugi, apalagi Pola konsumsi CPO dalam negeri biodiesel terus meningkat.

Baca juga: Kanwil IV KPPU Apresiasi Langkah Kemendag Pastikan Pasokan Minyak Goreng di Daerah

Jadi, menurutnya jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena mereka berusaha dan tidak dilarang untuk mendapat keuntungan. "Memang lebih untungnya kalau dia jual ke biodiesel", bebernya

Jadi yang membuat kisruh seperti ini siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini sudah salah kelola akibatnya amburadul seperti sekarang.

Dampak kebijakan itu rakyat yang dikorbankan.

"Saya minta Pemerintah dalam waktu sesingkat mungkin segera perbaiki masalah ini, jangan berlarut larut karena masalah ini menyangkut perut banyak orang", tandasnya. (*)