Dinkes Dukcapil NTT Fasiitasi Pertemuan Lintas Sektor, Bahas Penanganan Covid-19

Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Oby Lewanmeru 

POS -KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinkes Dukcapil) Provinsi NTT memfasilitasi  pertemuan koordinasi lintas sektor terkait  komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam hal penangangan Vaksin Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan ini berkenaan dengan program Breaktrough Action Indonesia 2021-2022 tingkat Provinsi NTT.

Rapat koordinasi bertempat di Hotel Kristal Kupang, Kamis 17 Februari 2022 ini dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT, Emma M.F. Simanjuntak.

Baca juga: Data Terbaru, Covid-19 di Kota Kupang Hari Ini Tambah 94 Kasus 

Kegiatan ini merupakan kerjasama Kemenkes RI, USAID, Pemprov NTT dan Germas  dipandu I Made Sumiartha  didukung oleh JHCCP dan Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat.  

Emma M.F.  Simanjuntak  pada saat ini mengatakan, dengan kondisi eskalasi Covid-19 yang meningkat,maka arahan dari  Kemenkes,bahwa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan, yakni penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Menurut Simanjuntak, terkait logistik, jarum suntik, alkohol swab, dan lainnya tetap menjadi perhatian.

Baca juga: Kasus Meninggal Dunia Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Kupang 336 Orang

"Kadang vaksin kita terima tetapi tidak ada logistik," kata Simanjuntak.

Simanjuntak juga mengatakan, ketersediaan vaksin juga tentu menjadi perhatian, karena jangan sampai ada warga yang pada vaksin dosis satu adalah jenis Sinovac, kemudian saat jadwal vaksin kedua atau dosis dua stok Sinovac tidak tersedia.

"Tentu kita terus berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ketersediaan stok vaksin yang cukup sesuai dengan kebutuhan pada saatnya,. Jangan sampai orang hendak menerima vaksin kedua dengan vaksin tertentu namun saat itu vaksin tidak tersedia," ujar Simanjuntak.

Baca juga: Gara-gara Hilangkan Buku Cetak, Guru SMPN di Kabupaten Kupang Aniaya Muridnya

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi,  yakni, ada pendobelan NIK, ada juga yang belum memiliki NIK dan NIK tidak sesuai dengan KTP dan lain-lain.

Dikatakan, memang awalnya ada masalah dan kendala,namun ditempuh konsolidasi.

"Awal-awal banyak masalahnya, tetapi kita konsolidasi dengan teman-teman di kabupaten dan kota. Kalau kita di provinsi, pencatatan sipil digabung dengan Dinas Kesehatan, tapi di kabupaten dan kota pisah sehingga butuh koordinasi," ujarnya.

Baca juga: Ini Kronologi Lengkap Suami di Sasitemaean, Kabupaten Malaka Tikam Isteri dengan Senjata Tajam

Dia juga mengatakan, kedepan vaksin yang diterima tidak lagi menumpuk di provinsi dan juga menghindari vaksin expired.

"Kita juga kerjasama dengan TNI dan Polri sangat bagus dalam hal percepatan vaksinasi. Ada warga yang tidak bisa kami jangkau tentu akan dijangkau oleh TNI dan Polri," ujarnya.