Berita Provinsi NTT Hari Ini

Pemprov NTT Bersama Ombudsman RI Teken Renja 

Tandatangan dokumen Rencana Kerja antara Pemerintah Provinsi NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/ADRIANUS DINI
Pemprov NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT teken Renja di Kupang,Selasa 8 Februari 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Biro Organisasi Setda NTT bersama Ombudsman RI Perwakilan NTT melakukan penandatanganan atau meneken dokumen kerja sama (Renja).

Renja ini merupakan implementasi dari hasil kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  dan Ketua Ombudsman RI pada tanggal 20 Desember 2021 lalu.

Adapun Renja ini tentang sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Penandatanganan Renja ini dilaksanakan pada Selasa 8 Februari 2022 antara Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S.H.

"Kami menandatangani dokumen rencana kerja (Renja) Pemerintah Provinsi NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT di ruang kerja kepala biro," terang Darius Beda Daton.

"Penandatangan Renja ini disaksikan oleh para kepala bagian dan tim kerja sama Ombudsman Perwakilan NTT," katanya.

Baca juga: Kepada BBTKLPP, Ini Harapan Kadis Dinkes Provinsi NTT

Dijelaskan Darius, kegiatan penandatanganan ini adalah rencana aksi tindak lanjut nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT  dengan Ombudsman RI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang telah ditandatangani Gubernur NTT dan Ketua Ombudsman RI pada tanggal 20 Desember 2021 lalu.

Rencana kerja tersebut meliputi, Pertama, koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan kerja Pemerintah Daerah. 

Kedua, fasilitasi penyusunan, revisi dan penetapan Standar Pelayanan Publik (SP) serta evaluasi dokumentasi SP pada seluruh penyelenggara pelayanan publik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Ketiga, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada seluruh penyelenggara pelayanan. 

Keempat, penguatan mekanisme pelaporan melalui SP4N-LAPOR. 

Kelima, tindak lanjut penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik dengan menunjuk pejabat penghubung pada masing-masing penyelenggara pelayanan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. 

Baca juga: Pemerintah Provinsi NTT Dukung Program Konservasi Komodo oleh UNDP

Keenam, Inspektorat Daerah dapat memfasilitasi kegiatan pemeriksaan laporan. 

Ketujuh, mempermudah akses masyarakat menyampaikan pengaduan pelayanan publik melalui terbentuknya desk pengaduan pelayanan publik kabupaten/kota dan/atau desk pengaduan pada masing-masing penyelenggara pelayanan. 

Kedelapan, pelaksanaan  Optimalisasi Penerapan SPBE. Monitoring dan evaluasi  Optimalisasi Penerapan SPBE. 

"Selanjutnya kegiatan penandatanganan tersebut akan dilakukan bersama para kepala bagian organisasi dan tata laksana kabupaten/kota," terang Daton.

Ia berterima kasih kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dan seluruh jajaran atas kegiatan penandatangan tersebut. (cr12)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved