Jokowi Rencana Berkemah di Titik Nol IKN di Tengah Kekhawatiran Proyek Mangkrak

Azyumardi Azra mengatakan, salah satunya adalah pemborosan anggaran.

"Misalnya dalam 2 tahun dikebut pembangunannya kemudian menghabiskan ratusan triliun. Kalau nggak selesai, tapi sudah digelontorkan misalnya Rp 200 atau Rp 300 triliun itu kan mubazir, sayang, eman-eman," sebut dia.

Padahal, menurut Azyumardi Azra, uang yang sudah digunakan itu akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai mitigasi dampak Covid-19. Apalagi, banyak usaha kecil masyarakat yang terimbas pandemi.

"Usaha kecil pada bangkrut, banyak pengangguran. (Masalah ) yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bansos. Karena bansos nggak memadai untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," kata Azyumardi Azra.

Peraih gelar kehormatan Commander of the Order of The British Empire (CBE) dari Ratu Inggris Elizabeth II tersebut juga mempersoalkan pendanaan pembangunan IKN yang masih belum jelas.

Jika pada akhirnya tetap menggunakan APBN, Azyumardi Azra menyebut pasti ada dampak terhadap program-program kerakyatan.

"Menkeu bilang dari PEN, kemudian kalangan DPR bilang nggak bisa karena melanggar UU. Oleh Menko Ekonomi bilang bukan dari PEN, sebagian dari refocusing, ya dari APBN juga. Refocusing itu bisa diambil dari sektor pendidikan, kesehatan," ungkapnya.

"Karena itu bisa saja di kampus nggak ada lagi riset karena dana untuk penelitian nggak ada. Remunerasi juga bisa nggak ada. Bisa juga kesehatan tidak sepenuhnya gratis," imbuh Azyumardi Azra.

Ia menilai, pembangunan IKN belum ideal dilakukan saat ini. Apalagi melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sekalipun saat ini sudah positif, namun sebagian besar untuk menutup defisit di tahun sebelumnya.

"Jadi yang aktual tumbuh baru 1 atau 2 % atau di atas 0. Jadi belum sampai, maka kita harus menunggu 3-4 semester lagi agar ekonomi kita ini bisa lepas landas lagi. Kemudian juga ketika kita tidak lagi punya utang yang banyak," terang penerima beasiswa master dari Columbia University itu.

Selain Azyumardi Azra, beberapa tokoh nasional turut menjadi inisiator petisi tolak IKN. Di antaranya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.

Kemudian ada juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga ekonom senior, Faisal Basr.

Petisi ini diprakarsai oleh Narasi Institute.

Petisi berjudul, "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" sudah ditandatangani oleh belasan ribu orang.

CEO dan Co-Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan petisi ini dimulai saat UU IKN disahkan pada 18 Januari lalu di DPR.