Berita Nasional

Abaikan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Presiden Jokowi Disarankan Angkat Putra Asli Kalimantan Timur

Belakangan ini, wacana tentang sosok yang memimpin ibu kota baru negara Indonesia itu, masih menjadi pergunjingan yang menguras energi.

Editor: Frans Krowin
(Twitter.com/basuki_btp)
Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Jokowi 

POS-KUPANG.COM - Belakangan ini, wacana tentang sosok yang memimpin ibu kota baru negara Indonesia itu, masih menjadi pergunjingan yang menguras energi.

Pelbagai kalangan ikut memberikan saran pendapat ke Presiden Jokowi terkait figur yang pantas mengemban jabatan sebagai pemimpin di ibu kota baru tersebut.

Salah satunya, adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing.

Ia memberikan saran yang mengejutkan publik. Saran yang disampaikannya tentang figur yang pantas untuk jabatan itu.

Emrus menjatakan tidak sependapat jika Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara dipilih dari figur dengan latar belakang politik partai tertentu.

Baca juga: Puput Nastiti Jadi Sorotan, Kerap Gaya Korea, Istri Ahok Malah Tak Tutupi Kantung Mata & Bibir Pucat

Emrus menyebutkan, saat ini IKN Nusantara di Penajam Paser Utara itu baru saja mulai dibangun.

Dengan demikian, figur yang pantas mengemban jabatan itu, adalah sosok yang berjiwa kerja keras dengan integritas yang tinggi.

Pasalnya, yang dilakukan di Jakarta adalah membangun komunikasi, berkoordinasi dengan pelbagai pihak untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di tempat tersebut.

Untuk itu, pesan Ermus Sihombing, Presiden Jokowi sebaiknya jangan memilih kader dari partai politik tertentu

Figur yang dipilih, hendaknya dari kalangan profesional. Sebab yang akan dilakukan di Penajam Paser Utara nanti, adalah pekerjaan profesional, hal-hal teknis terkait dengan pembangunan daerah baru tersebut.

Kepada Tribunnews Selasa, 1 Februari 2022, Ermus mengatakan, andaikata Presiden Jokowi tetap milih kader terbaik partai, maka disarankan agar kader tetrsebut menanggalkan jaket partai.

"Saya sarankan kalau yang dipilih adalah figur dari parpol, maka yang bersangkutan harus keluar dari partai politiknya."

Menurut Ermus, Kepala Otorita yang berasal dari partai, tak ada bedanya dengan kepala-kepala daerah yang didukung partai dan bahkan diproses melalui pemilihan umum.

"Kalau dari partai ya lebih baik gelar Pemilu saja. Makanya menurut saya, Kepala Otorita IKN yang pertama, sebaiknya bukan orang partai," tandas Ermus Sihombing.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved