PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi

PDIP Lebih Memilih Ahok Pimpin IKN Nusantara, Hasto Kristiyanto Akui Risma Memenuhi Kualifikasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Meskipun pada akhirnya wewenang untuk menentukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ada pada Presiden Joko Widodo alias, wacana dan aspirasi tentang figur yang paling tepat menempati posisi tersebut masih terus bergulir.

Semula beredar nama empat figur calon kepala IKN Nusantara, termasuk Ahok, namun belakangan muncul lagi beberapa figur lain seturut kriteria yang diajukan Presiden Jokowi.

Muncul misalnya nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan mantan Wali Kota Surabaya yang saat menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tetap mempertimbangkan semua kader yang bakal diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hanya saja, demikian Hasto, PDIP lebih menginginkan Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini fokus pada tugasnya sebagai menteri yang tengah dijalaninya pada saat ini.

"Kalau Bu Risma memenuhi kualifikasi, namun beliau kan sudah punya tugas yang penting sebagai Mensos," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Jumat 28 Januari 2022.

Baca juga: Ahok Tak Beri Respon Walau Berpeluang Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara Pasca Sosok Ini Mundur

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal kabar bahwa PDIP mempertimbangkan Komisaris Utama PT Pertamina sekaligus kader partai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang Risma.

Hasto memahami bahwa sosok Risma memenuhi kualifikasi dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN.

Diketahui, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pemimpin IKN paling tidak pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek.

Adapun Risma merupakan lulusan pendidikan sarjana di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 1987.

Secara spesifik, Risma memang memenuhi syarat tersebut lantaran juga merupakan mantan wali kota Surabaya.

Menurut Hasto, partainya tidak bermaksud hanya mempertimbangkan Ahok. Namun, PDIP tetap mempertimbangkan nama-nama lain yang sesuai dengan kriteria kualifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Hasto yaitu dua kader PDIP yakni mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kewenangan menetapkan Kepala Otoritas IKN berada di Presiden, partai menyampaikan kriteria kualifikasi Kepala Otorita IKN," ujarnya.

Hasto kemudian menjabarkan bagaimana partainya menyampaikan kriteria kualifikasi untuk bakal pemimpin IKN.

Pertama, kata dia, sosok tersebut haruslah sosok visioner dalam perencanaan tata kota.

"Memiliki kemanpuan profesional yang memahami keseluruhan konsepsi nusantara dalam desain arsitektur dan tata kota yang berkebudayaan Indonesia," jelasnya.

Kedua, katanya, pemimpin IKN juga disebut harus memiliki kepemimpinan yang kuat, pengalaman birokrasi atau kompetensi khusus yang bersifat strategis.

Hal ini karena menurut PDI-P, menjalankan tugas sebagai Kepala Otorita IKN tidaklah ringan.

"Intinya di luar berbagai kriteria yang ada, kemampuan untuk menerjemahkan seluruh konsepsi dari Presiden sangat penting," imbuh dia.

Baca juga: Ali Ngabalin Kembali Sebut Ahok Calon Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi, Kenapa Mesti Gelisah?

Untuk diketahui, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN muncul dan tenggelam.

Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

Tidak menyelesaikan masalah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik keinginan Pemerintah Pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Anies menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut Anies sampaikan saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis 27 Januari 2022.

"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies.

Orang nomor satu di Ibu Kota ini mengatakan yang terpenting bukanlah membahas perpindahan Ibu Kota, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global.

"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayani kebutuhan global. Ini tantangan kita sekarang," papar dia.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

Baca juga: Ali Ngabalin Sebut Tak Perlu Resah dan Gelisah Jika Ahok BTP Jadi Kepala IKN, Sindir Siapa?

Kawasan Megapolitan ini memiliki wilayah penyangga yakni Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan."

"Jadi secara administrasi kita adalah variasi tapi secara peran, Jakarta kota megapolitan terbesar di selatan dunia," ujarnya.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com

Berita Nasional lainnya