Kepala LKPP Sebut Potensi Transaksi Online Tahun 2022 Rp 530 Triliun

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) RI  Abdullah Azwar Anas mengatakan potensi transaksi online tahun 2022 adalah sekitar Rp 530 triliun rupiah. 

Sementara di tahun 2021, ada sekitar 3.200.000 lebih transaksi online. Namun total belanja barang/jasa pemerintah di toko daring baru sekitar 74 miliar dari total Anggaran Negara (APBN dan APBD)  sekitar 1.000 triliun lebih.

Abdullah Azwar mengatakan hal ini dalam sambutanny acara launching program Belanja Langsung (Bela) Pengadaan dan E-Katalog Lokal, NTT Berlari (Berbelanja Daring) dalam rangka pemanfaatan marketplace Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan UMKM di Provinsi NTT di Aula El Tari, Kamis 27 Januari 2022.

Dia juga memberi apresiasi kepada Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat  yang terus mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  lokal di NTT.

Baca juga: ANDA Sedang Cari Pekerjaan ?LOWONGAN KERJA AGUSTUS, LKPP dan KPK Buka Lamaran, Ini Posisi INFO

"Kita harus terus mendorong pengembangan UMKM kita seperti teh kelor, sabun kelor,  kopi lokal, tenun ikat dan kerajinan tangan kita. Hal  ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Joko Widodo untuk gunakan hasil UMKM lokal supaya pasar dengan produk-produk lokal bertumbuh pesat," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas

Menurut mantan Bupati Banyuwangi tersebut,  ada tiga arahan Presiden yang mesti diperhatikan semua pihak yakni tingkatkan penggunaaan produk dalam negeri, tingkatkan porsi UMKM dan Koperasi,  dan percepatan penyerapan APBN dan APBD.

E-Katalog dan Bela (Belanja Langsung) di Marketplace merupakan langkah untuk merealisasikan arahan bapak Presiden tersebut.

Hadirnya para semua pemgaku kepentingan ini baginya sangat baik agar lebih mengetahui  pengelolaan E-katalog lokal  dan Bela  pada marketplace di Provinsi NTT.

Baca juga: Saat Beri Penghargaan KUR, Menko Airlangga Ingatkan Pengembangan UMKM di Masa Mendatang

"Ini MoU (Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman, red) pertama kami sejak dilantik tanggal 13 Januari lalu. Khusus untuk NTT,  kita akan memberikan dampingan secara khusus," jelas Azwar Anas.

Azwar Anas menerbangkan E-katalog dan Bela di toko daring adalah keniscayaan yang mesti  diikuti semua pihak. Bahkan, Perpres (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, red) juga mewajibkan 40 persen belanja pengadaan pemerintah adalah untuk UMKM. 

"Kami juga sudah merevisi aturan agar pengelolaan E-Katalog lokal dapat dilaksanakan oleh semua kabupaten/kota, tentu dengan syarat-syarat tertentu," ujarnya.

BELA pengadaan untuk UMKM di bawa 200 juta, menurutnya bisa secara online, termasuk pertanggungjawabannya yang tak perlu kuitansi basah lagi,  tapi bisa dari bukti transaksi e-katalog.

"UMKM yang gabung di BELA online juga langsung dibayar, tidak ditunda lagi, "jelas Aswar lagi.

Dikatakan Azwar Anas, E-katalog dan BELA online mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, menghindari pertemuan fisik dan manipulasi.

Dengan E-katalog, belanja APBN dan APBD juga dimudahkan karena tanpa proses pelelangan. Kalau harga E-Katalog lebih tinggi dari harga di luar maka penyedia akan dikenakan denda 2 kali lipat. Sementara itu harga di toko daring masih bisa ditawar dengan sistem E-Purchasing.

"Saya minta pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur untuk mendorong para Kadis dan para Bupati/Walikota agar secepatnya menaikan produk (UMKM)  di toko daring. Bisa bikin sendiri atau lewat Bela pengadaan di marketplace atau toko daring yang sudah ada," kata Azwar Anas.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sambutannya mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pendapatan (pelaku)  UMKM. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

"Terima kasih kepada Kepala LKPP yang memilih NTT sebagai tempat pertama yang dikunjungi setelah dilantik tanggal 13 Januari lalu. Ini suatu yang luar biasa sebagai bentuk komitmen dan dukungan beliau untuk memajukan NTT, " kata  Wagub Josef Nae Soi.

Wagub Josef menegaskan, provinsi Nusa Tenggara Timur tidak boleh tertinggal baik untuk e-katalog maupun Bela di toko daring. Kehadiran E-katalog ini sangat bermanfaat bagi provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berubah memanfaatkan transaksi tanpa tatap muka.

Sesuai arahan Mendagri dalam rapat bersama dengan Gubernur/Wakil Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Indonesia pada tanggal 24 Januari, salah satu penyebab penangkapan kepala daerah oleh KPK adalah karena adanya kebocoran akibat belum adanya sistem yang terpola secara baik.

"NTT harus jadi pelopor untuk kita berlari dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital. Ada beberapa perangkat daerah yang sudah lari cukup kencang dengan digitalisasi ini dalam hal administrasi,  ada yang masih berlari lambat dan ada yang lari di tempat. Kita terus mendorong digitalisasi diterapkan di seluruh perangkat daerah," jelas Wagub  Josef Nae Soi.

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa NTT,  Siprianus Kelen dalam laporannya mengungkapkan pemerintah Provinsi telah merintis upaya pengelolaan E-Katalog dan BELA pengadaan barang/jasa sejak tahun 2020.

Berbagai upaya dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis dengan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi NTT juga telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dia berujar, tahun 2021 terdapat dua produk katalog lokal yang sudah diproses. Pemerintah Provinsi terus mendorong penambahan produk-produk komoditas lokal menggunakan mekanisme katalog lokal.

"Kami juga menjalin kerjasama dengan Mbizimarket dan Grab sebagai toko daring Bela pengadaan di NTT serta tetap membuka peluang bagi toko daring lainnya. Ada sekitar 500 pelaku UMKM NTT yang sudah bergabung di Grab," kata Karo Sipri Kelen.

Pada kesemptan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala LKPP dan Gubernur NTT tentang Kerjasama Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga Launching Program Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal di Provinsi NTT.  (*)