Banyak Keluhan, DPRD Ajak Masyarakat Kota Kupang Kawal Bantuan Seroja

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Saat ini bantuan Seroja sedang dilakukan pengurusan rekening untuk mentransfer bantuan langsung ke rekening penerima.

Disisi lain, banyak masyakarat mengeluh tentang proses pencarian bantuan. Keluhan disampaikan ke anggota DPRD Kota Kupang, khususnya komisi IV yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang.
   
Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek, mengatakan, sebelumnya, komisi IV sudah memanggil BPBD untuk mendengarkan penjelasan terkait rill jumlah penerima bantuan seroja, sesuai dengan reviu APIP BNPB.

Baca juga: Penanganan Sampah di Kota Kupang, Pemkot dan DPRD Anggarkan Rp 8 M

"Kami juga sudah mendengar tentang mekanisme pencairan bantuan, dan mekanisme pencairan bantuan bagi masyarakat yang sudah melakukan perbaikan rumah mereka secara mandiri, bagaimana perhitungannya," kata Ewalde, Rabu 19 Januari 2022.
   
Ewalde mengatakan waktu satu minggu, digunakan oleh BPBD untuk mensosialisasikan bantuan ini di tingkat kelurahan. Sosialisasi ini terkait dengan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.
   
"Semenatara untuk nama-nama penerima bantuan semuanya sudah ditempelkan di masing-masing kelurahan. Selanjutnya, tim teknis akan turun ke lapangan untuk melakukan validasi," ungkapnya.

Baca juga: Banyak Lansia di Kota Kupang Tidak Bisa Divaksin, Ini Alasannya

Komisi IV DPRD Kota Kupang, kata Ewalde, akan melakukan uji petik di lapangan. Sebabnya, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada kerusakan yang secara kasat mata dikategorikan rusak berat,  namun kenyataannya dia termasuk kategori rusak ringan.
   
Ada juga yang rumahnya mengalami rusak berat namun tidak menerima bantuan seroja ini, ada juga rumah yang rusak ringan, namun dia mendapatkan bantuan kategori rusak berat.
   
"Ada yang rumahnya sederhana, namun dikategorikan rusak berat, juga ada satu ruamh tangga, namun karena ada beberapa anak dalam rumah, maka nama satu keluarga itu keluar sebagai penerima bantuan," katanya.
   
Semua masalah ini, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, diterima dari para RT yang menerima semua keluhan masyarakat, karena RT yang melakukan pendataan pasca badai Seroja terjadi.

Baca juga: Ini Penjelasan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang terkait Masalah Sampah

"Jadi Mari kita semua mengawal bantuan kemanusiaan ini agar tepat sasaran,verifikasi oleh tim teknis  juga sudah dilakukan karena telah dianggarkan beberapa waktu lalu sebesar Rp 1 miliar lebih," ungkapnya.
   
Ewalde mengajak semua masyarakat juga untuk ikut mengawal bantuan ini agar tepat sasaran,  kemudian warga yang dikategorikan rusak ringan, sedang dan berat, namun namanya tidak keluar sebagai penerima bantuan, harus dikawal agar bisa mendapatkan bantuan mereka.
   
Sementara itu, anggota komisi IV, Alfred Djami Wila, mengatakan, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat. Misalnya, penyaluran dana bantuan seroja dimana ada masyarakat yang rumahnya rusak akibat seroja tetapi tidak diakomodir dalam bantuan seroja.
   
"Ada juga persoalan, ketika nama-nama penerima bantuan itu diumumkan, dimana ada warga yang rumahnya rusak berat, namun dikategorikan rusak ringan, ada juga yang namanya tidak keluar sebagai penerima bantuan, " ujarnya.
   
Politikus Partai Golkar ini meminta agar BPBD bisa mencarikan solusi terbaik agar masyarakat benar-benar membantu masyarakat yang menjadi korban seroja.
   
"Kami sebagai wakil rakyat, tentunya akan menindaklanjuti hal ini, semua keluhan masyarakat akan disampaikan ke BPBD agar dicarikan solusi bersama, jalan keluar terbaik bagi masyarakat," ujarnya.
  
Alfred Djami Wila mengaku, dalam waktu dekat ini, komisi IV akan turun ke BPBD untuk melaporkan dan berdiskusi mencari solusi untuk menyelesaikan semua persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

Anggota DPRD lainnya, Diana Bire juga menyampaikan hal serupa tentang keluhan masyarakat perihal proses pencarian bantuan Seroja ke warga terdampak.

"Katanya mereka keberatan kalau masuk rekening tapi tidak bisa di ambil dananya," kata Diana. (*)

Berita Kota Kupang Terkini