Hasil Survei Capres 9-21 Desember 2021, Duet Prabowo-Ganjar Lebih Diterima daripada Prabowo-Anies

Meskipun mayoritas masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, akan tetapi mereka juga sepakat ketika ada kocok ulang kembali posisi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka yang setuju ada reshuffle di 2022 sebesar 53,7 persen, yang sangat setuju sebesar 4,5 persen dan yang abstain sebesar 18,4 persen.

"Secara simultan upaya pengendalian situasi nasional di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 juga tersampaikan oleh masyarakat. Di mana mereka sangat ingin pencapaian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf adalah tuntasnya Covid-19 karena berdampak kurang baik terhadap siklus kehidupan saat ini," katanya.

Mereka yang ingin pemerintah fokus penuntasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 ini ada sebanyak 25,1 persen.

Kemudian yang ingin agar sektor ketersediaan lapangan kerja diakomodir oleh pemerintah ada sebanyak 15,2 persen, yang ingin agar korupsi dan pungli hilang di muka bumi nusantara sebanyak 10,7 persen, dan yang ingin agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik di 2022 ada sebanyak 9,9 persen.

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024, Ganjar Pranowo Teratas Diikuti Prabowo Subianto & Anies Baswedan

"Selanjutnya, mereka yang ingin adanya alokasi bantuan sosial (bansos) lagi sebesar 8,7 persen, kemudian yang ingin toleransi beragama lebih baik lagi sebanyak 6,6 persen, yang ingin penegakan hukum lebih baik lagi sebesar 6,2 persen," jelas Yuyun

Serta yang kebebasan berpendapat bisa menjadi fokus perbaikan pemerintah di 2022 ada sebanyak 5,5 persen.

Sehingga diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat ingin pemerintah fokus pada penuntasan pandemi Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Dari sisi pelaksanaan Pemilu 2024, sebenarnya seberapa besar sih masyarakat tahu. Dan hasilnya, mereka yang tahu jika Pemilu 2024 diselenggarakan untuk Pilpres dan Pileg sebesar 34,2 persen, kemudian yang tidak bisa menyebutkan tahunnya sebesar 40,4 persen," kata Yuyun.

Lalu berapa persentase para responden yang dilibatkan dalam survei ini akan menyalurkan hak suaranya.

Mereka yang akan ikut nyoblos di pemilu 2024 sebesar 49,3 persen, mereka yang ikut asalkan tercatat sebagai pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 27,6 persen, dan mereka yang tidak akan ikut menyalurkan hak suaranya sebesar 18,9 persen.

Publik juga tengah dihebohkan dengan wacana tentang perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 mendatang.

"Salah satu alasannya adalah agar pemerintah fokus penuntasan pandemi Covid-19 ketimbang sibuk mengurus pemilu. JSPI juga memotret pendapat publik terkait dengan hal itu. Dimana hasilnya, 60,2 persen mereka tidak setuju, kemudian yang setuju sebesar 10,4 persen dan yang memilih netral dan menyerahkan keputusannya kepada para penyelenggara negara sebesar 20,6 persen," jelasnya.

Baca juga: Termasuk Prabowo Subianto, Inilah 5 Menteri Jokowi Paling Kaya, Hartanya Triliunan Loh

Presidential Threshold (PT) juga menjadi polemik nasional saat ini. Dimana banyak kalangan yang menggugat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan batasan 20 persen berdasarkan hasil Pemilu 2019, atau sebanyak 25 persen suara dari partai politik yang mengusung.

Mereka yang menggugat ingin agar PT 20 persen dihapuskan atau diubah menjadi 0 persen. Dan JSPI juga memotret pendapat publik terhadap hal itu.