China Pertahankan Klaim Maritim atas Laut China Selatan Setelah Kritik AS

China Pertahankan Klaim Maritim atas Laut China Selatan Setelah Kritik AS

China mempertahankan apa yang disebutnya hak historis atas hampir seluruh Laut China Selatan, menyusul laporan baru pemerintah AS yang mengatakan klaim Beijing hampir seluruhnya tidak valid.

POS-KUPANG.COM, BEIJING - China pada Kamis membela "hak historisnya" atas hampir seluruh Laut China Selatan, menyusul laporan baru pemerintah AS yang mengatakan klaim Beijing hampir seluruhnya tidak valid.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut laporan Departemen Luar Negeri sebagai "Batas di Laut," yang dikeluarkan bulan ini, sebagai upaya untuk "mendistorsi hukum internasional, membingungkan publik, menabur perselisihan dan mengganggu situasi regional."

“China memiliki hak historis di Laut China Selatan. Kedaulatan China dan hak serta kepentingan terkait di Laut China Selatan telah ditetapkan dalam periode sejarah yang panjang dan konsisten dengan hukum internasional," kata Wang.

Wilayah maritim yang luas telah tegang karena enam pemerintah lain mengklaim semua atau sebagian dari jalur air yang vital secara strategis, yang melaluinya sekitar $ 5 triliun perdagangan global berjalan setiap tahun dan yang menyimpan stok perikanan yang kaya tetapi cepat menurun dan deposit minyak dan gas bawah laut yang signifikan.

Baca juga: Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Sengketa Laut China Selatan – Analisis

AS tidak memegang posisi resmi tentang siapa yang memiliki fitur apa di laut, tetapi mempertahankan hak mutlak untuk beroperasi di perairan internasional yang diklaimnya.

Itu termasuk kapal perang Angkatan Laut berlayar melewati fitur yang dipegang China, termasuk pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan terbang dan fasilitas militer lainnya.

Laporan A.S. mengatakan klaim Beijing "tidak memiliki dasar hukum dan ditegaskan oleh (China) tanpa spesifisitas mengenai sifat atau tingkat geografis dari 'hak bersejarah' yang diklaim."

Studi AS juga mengatakan bahwa klaim kedaulatan China yang mencakup lebih dari 100 fitur yang tenggelam saat air pasang tidak konsisten dengan hukum internasional; bahwa penutupan wilayah laut yang luas tidak didukung oleh hukum internasional; dan bahwa praktiknya mengklaim zona maritim berdasarkan pelabelan setiap kelompok pulau secara keseluruhan "tidak diizinkan oleh hukum internasional."

“Klaim maritim China yang luas di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982,” kata studi tersebut.

“Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah (China) secara tidak sah mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut China Selatan,” katanya.

Baca juga: Tegas, China Larang Indonesia Ambil SDA di Laut China Selatan

Dalam tanggapannya, Wang mengatakan AS “secara sewenang-wenang salah menafsirkan konvensi, terlibat dalam manipulasi politik dengan berbagai standar untuk kepentingan egoisnya sendiri, dan merusak aturan hukum internasional.”

Dia juga memperbarui kritik China terhadap putusan arbitrase internasional 2016 yang sebagian besar membatalkan klaim Beijing. Putusan itu “ilegal dan batal demi hukum. China tidak menerima atau mengakuinya," kata Wang.

Laporan baru AS