Pemimpin Pembebasan Papua Barat Benny Wenda Umumkan Misi Diplomatik Pemerintah Sementara

Pemimpin Pembebasan Papua Barat Benny Wenda Umumkan Misi Diplomatik Pemerintah Sementara di Seluruh Dunia

POS-KUPANG.COM - Pemimpin pembebasan Papua Barat Benny Wenda hari ini mengatakan bahwa pemerintah sementaranya sedang meningkatkan perjuangan untuk keadilan dan kebebasan dari pemerintahan Indonesia tahun ini saat ia mengumumkan pembukaan misi diplomatik di seluruh dunia.

Kantor akan didirikan di Inggris dan Eropa, katanya, sementara markas "pemerintah yang menunggu" akan berbasis di Papua Barat.

Kantor internasional akan dibuka di Port Vila di negara kepulauan Pasifik Vanuatu, sementara cabang pemerintah akan didirikan di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby.

Wenda terpilih sebagai presiden sementara dari pemerintah di pengasingan setelah “pertemuan bersejarah” Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) pada Desember 2020.

Gerakan ini mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, termasuk penarikan semua pasukan dari wilayah Papua Barat dan referendum kemerdekaan.

Wenda memuji pembukaan kantor pemerintah yang baru sebagai “langkah lain dalam perjalanan panjang kami untuk merebut kembali kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Indonesia pada tahun 1963.”

Baca juga: Gerakan Pembebasan Papua Barat Akan Buka Kantor Cabang di Port Moresby, Ini Kata Benny Wenda

Semenanjung secara resmi dianeksasi oleh Jakarta dalam Undang-Undang Pilihan Bebas 1969, yang diratifikasi oleh lebih dari 1.000 orang Papua Barat yang dipilih sendiri, banyak di antaranya memilih dengan todongan senjata.

“Dengan pembentukan konstitusi kami, pemerintahan sementara, kabinet, dan Visi Negara Hijau, semua hukum Indonesia di Papua Barat telah berakhir,” kata Wenda. “Kehadiran Indonesia benar-benar ilegal dan benar-benar berlebihan."

“Dengan departemen pemerintah klandestin kami yang beroperasi di dalam perbatasan kami, semua orang Papua Barat dan migran Indonesia yang bekerja di bawah yurisdiksi kami sekarang diatur oleh ULMWP,” katanya.

Setidaknya 500.000 orang diyakini telah tewas di wilayah itu sejak 1969, mayoritas dari mereka adalah orang Papua Barat.

Pemberontakan 2019 secara brutal dipadamkan oleh pasukan Indonesia dan 21.000 tentara tambahan dikirim ke Papua Barat sebagai bagian dari apa yang dianggap Wenda sebagai pendudukan ilegal.

Dia meminta orang Papua Barat dan komunitas internasional untuk mendukung pemerintahan sementaranya dan bersatu “untuk mengakhiri penderitaan panjang kami dan menyelesaikan perjuangan 60 tahun kami.”

“Pada tahun 2022, kami akan melipatgandakan semua upaya dalam perjuangan panjang kami untuk pembebasan bangsa kami. Kami akan mengakhiri pertumpahan darah ini secara damai,” kata Wenda.

KKB Papua Bakal Hadapi Kekuatan Baru dari TNI-Polri