Breaking News:

Berita Kota Kupang

Saham Hanya 1 Persen, Pemprov NTT Tidak Bisa Berbuat Banyak Soal KSO PT Semen Kupang

Pemprov NTT tak bisa berbuat banyak atas berakhirnya Kerjasama Operasional (KSO) antara PT Semen Kupang dengan PT Sarana Agra Gemilang (SAG)

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
BANGUNAN- Tampak bangunan PT Semen Kupang di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sabtu 8 Januari 2022. 

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) tak bisa berbuat banyak atas berakhirnya Kerjasama Operasional (KSO) antara PT Semen Kupang dengan PT Sarana Agra Gemilang (SAG).

Hal iti disebabkan karena nilai investasi atau saham milik pemerintah di PT Semen Kupang hanya sebesar 1 persen atau kurang lebih 1,5 miliar.

Pemegang saham utama adalah PT Perusahaan Pengelola Aset Pemerintah (PT PPA Pesero) sebanyak kurang lebih 61 persen. Sehingga semua kepengurusan dan mencari perusahaan baru penggati PT SAG yakni PT PPA.

Komisaris PT Semen Kupang, Prof Daniel Kameo, membenarkan telah berakhirnya masa berlaku kontrak kerjasama antara PT Semen Kupang dan PT SAG pada berakhir pada 31 Desember 2021.

Dijelaskan, pasca berakhirnya kontrak KSO tersebut, hingga saat ini tidak ada kesepakatan kelanjutan beroperasi atau perusahaan lain yang bisa melanjutkan KSO bersama PT Semen Kupang maka aktivitas produksi harus dihentikan sementara hingga ada penawaran KSO baru.

Baca juga: Ketua SPSI NTT Bilang Hak Karyawan di PT Semen Kupang Sudah Selesai

"PT SAG berakhir masa kontraknya maka wajib berhentikan produksinya karena dia yang mengoperasikannya," katanya ketika dihubungi wartawan, Sabtu 8 Januari 2022.

Perusahaan yang beralamat di Kelurahan Alak itu merupakan milik ddri pemerintah Republik Indonesia dibawah kewenangan PT Perusahaan Pengelola Aset Pemerintah (PT PPA Pesero) yang adalah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perusahaan BUMN itu yang akan mencari solusi dan alternatif untuk kelanjutan beroperasinya PT Semen Kupang. Mereka membutuhkan waktu 1 sampai 12 bulan ke depan," ungkapnya.

Disebutkan bahwa pemerintah provinsi NTT dalam persoalan mencari perusahan lain untuk KSO tidak memiliki kewenangan karena nilai sahamnya sangat kecil.

Pemerintah NTT hanya memiliki kurang lebih 1 persen saham. Saham terbesar kedua yakni Bank Mandiri dengan nilai saham sebesar kurang lebih 37 persen lalu saham mayoritas ada pada PT PPA sebanyak kurang lebih 61 persen.

"Kalau ada perkembangan lanjutan akan disampaikan secara resmi dari PT PPA," ujarnya. (*)

Baca Berita Kota Kupang Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved