Kinerja APBN, Provinsi NTT Realisasi 2,94 Triliun Tahun 2021

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM | KUPANG- APBN masih menjadi alat utama bagi pemerintah dalam menangani pandemi dan menjaga pemulihan ekonomi yang belum benar-benar pulih.

Kepala Kantor Wilyah DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan, di tahun 2021, pemerintah berkomitmen melakukan percepatan belanja di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya menahan kontraksi ekonomi dan juga menjadi counter cyclical guna membantu ekonomi tidak semakin terpuruk.

"Kinerja APBN dari sisi pendapatan dan hibah sampai dengan saat ini di Provinsi NTT telah terealisasi sebesar Rp2,94 Triliun," ujarnya, Rabu 28 Desember 2021.

Capaian tersebut terkontribusi dari Penerimaan Perpajakan yang telah terealisasi sebesar Rp2,43 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp515,86 miliar.

Baca juga: Guntur Menggelegar, Hujan Lebat Mengguyur, Guncangan Gempa Besar Guncang Kupang - NTT, Mencekam

Penerimaan PPh menjadi kontributor utama dari sisi pendapatan dengan kontribusi sebesar Rp1,37 Triliun atau mencapai 47% dari total pendapatan.

"Angka ini menunjukkan terjadi perubahan yang cukup dinamis yang merefleksikan pemulihan ekonomi dunia usaha yang mampu membayar pajak kembali karena pemulihan kondisi bisnis dan dunia usaha," jelas dia. 

Sementara itu, dari sisi belanja hingga saat ini tumbuh 13,8% dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja negara dibagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp12,27 Triliun atau tumbuh 24,6% (yoy) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp22,50 Triliun atau terkontraksi 0,8% (yoy).

Belanja pemerintah pusat yang tersebar pada satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga di Provinsi NTT ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian agar makin kompetitif, produktif dan inovatif yang tergambar dari belanja strategis pada bidang pendidikan yang teralokasi sebesar Rp410,58 miliar dengan realisasi 78,7%.

Di bidang kesehatan yang teralokasi Rp18,52 miliar dengan realisasi 92,4%, bidang ketahanan pangan yang teralokasi Rp97,03 miliar dengan realisasi 69,7%, bidang pertahanan dan keamanan yang teralokasi Rp63,46 miliar dengan realisasi 88,7%.

Bidang infrastruktur yang teralokasi Rp2,59 Triliun dengan realisasi 71,7%, bidang perlindungan sosial yang teralokasi Rp13,14 miliar dengan realisasi 59,7%, dan bidang pariwisata yang teralokasi Rp16,80 miliar dengan realisasi 75%.

Selain belanja pemerintah pusat, terdapat juga komponen belanja TKDD yaitu DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS yang dibayarkan melalui KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTT yang telah terealisasi sebesar 95,7% dengan rincian realisasi DAK Fisik sebesar Rp2,64 Triliun atau sebesar 90,9%.

"Dana Desa sebesar Rp3,04 Triliun atau 99,4%, dan Dana BOS sebesar Rp1,55 Triliun atau 97,1%," tambahnya.

Hingga akhir 2021, realisasi belanja pemerintah pusat diperkirakan masih akan tumbuh lebih tinggi lagi mencapai 94,8% atau mencapai Rp12,68 Triliun.
  
APBN menjadi instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat ditengah pandemi covid-19 melalui berbagai program.

Adapun realisasi APBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi NTT telah terealisasi sebesar Rp3,44 Triliun.