Tegas, China Larang Indonesia Ambil SDA di Laut China Selatan

Pemerintah menghindari konflik dengan China
Meskipun saling klaim perairan Natuna Utara, Indonesia enggan mengakui adanya perselisihan dengan China. Ketika berita larangan pengeboran minyak beredar, pemerintah pilih bungkam.

Indonesia tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan. Namun, pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya.

Dalam konferensi negara-negara ASEAN dengan China, 21 November lalu, Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping “menghormati hukum internasional”.

Akan tetapi, di luar komentar diplomatik, Indonesia dilaporkan menempuh langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara. 

Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang, dalam kasus Natuna Utara, berhadap-hadapan langsung dengan China.

“Di Natuna itu kita ada STT (Satuan TNI Terintegrasi). Di situ ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Natuna ke depan akan dibuat pangkalan militer gabungan gitu," kata Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali kepada KOMPAS TV pada September lalu.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pusat latihan penjaga pantai di dekat Natuna. 

Indonesia dan AS sendiri menggelar latihan gabungan besar-besaran pada Agustus lalu. Latihan ini diisi simulasi pertahanan kepulauan.

BERITA LAINNYA:

Koordinasi Asia Tenggara untuk Sengketa Laut China Selatan

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengatakan bahwa rekan-rekannya dari lima negara Asia Tenggara lainnya telah diundang ke pertemuan tentang perselisihan pada bulan Februari.

Indonesia telah mengundang para pejabat dari lima negara Asia Tenggara lainnya untuk bertemu pada bulan Februari 2022 untuk membahas kemungkinan tanggapan bersama terhadap ketegasan gigih China di Laut China Selatan.

Menurut sebuah laporan kemarin oleh BenarNews, Wakil Laksamana Aan Kurnia, kepala Badan Keamanan Laut Indonesia (umumnya dikenal sebagai Bakamla) mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah mengundang rekan-rekan dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam untuk pertemuan pada Februari 2022 untuk “berbagi pengalaman dan menumbuhkan persaudaraan.”

Empat dari lima negara memiliki sengketa maritim dan teritorial yang belum terselesaikan dengan China, dan telah mengalami kesulitan dari pertumbuhan kekuatan angkatan laut dan maritimnya di Laut China Selatan.

Kelima, Singapura, meskipun tidak memiliki kepentingan teritorial langsung di Laut China Selatan, memiliki kepentingan yang sama kuatnya dalam pelestarian jalur laut internasional yang bebas dan terbuka.