55 Unit Kerja di Kemenkumham Raih Predikat WBK/WBBM, Salah Satunya LPP Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Sebanyak 55 unit Kerja di Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham)  mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Salah satu Unit Kerja yang meraih predikat WBK adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Kupang. 

Penghargaan diserahkan secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahjo Kumolo, Senin 20 Desember 2021.

Berdasarkan rilis yang diterima dari Humas Kanwil Kemenkumham NTT, menyebutkan 55 unit Kerja di Kemenkumham mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2021. Salah satu Unit Kerja yang meraih predikat WBK adalah LPP Kelas IIB Kupang. 

Dari 49 Unit Kerja meraih predikat WBK dan 6 Unit Kerja meraih predikat WBBM.

Selain untuk Unit Kerja, Menteri Hukum dan HAM RI juga mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Pemimpin Perubahan yang diterima Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto. 

“Reformasi birokrasi adalah katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional,” kata  Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo,  pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Dalam hal ini, birokrasi yang panjang dipangkas menjadi pendek untuk mempercepat proses perijinan dan pelayanan publik.

“Ekspektasi Presiden tentang reformasi birokrasi adalah birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, serta birokrasi yang making delivered,” jelas Tjahjo.

Pihaknya berharap seluruh Unit Kerja yang meraih predikat WBK/WBBM dapat menjadi role model dalam menularkan semangat perbaikan tata kelola kepada Unit Kerja dan pelayanan lainnya. 

Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin dalam arahannya mengatakan, predikat WBK/WBBM tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit-unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi.

Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. 
"Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, Pakta Integritas maupun Anugerah WBK/WBBM seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayaan publik yang prima," ujarnya. 

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.