Mantan PM Jepang Shinzo Abe Peringatkan China Soal Petualangan Militernya

Mantan PM Jepang Shinzo Abe Peringatkan China Soal Petualangan Militernya

POS-KUPANG.COM - Sengketa Laut China Selatan yang melibatkan China, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara ASEAN telah memancing komentar dari mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Shinzo Abe mendesak China untuk tidak memprovokasi negara tetangganya atau berusaha mengekspansi wilayah, dengan mengatakan bahwa setiap petualangan militer China bisa menjadi tindakan bunuh diri.

“Petualangan dalam urusan militer, jika dilakukan oleh ekonomi besar seperti China, bisa dikatakan bunuh diri,” kata Abe, dalam pesan videonya di forum keamanan, Selasa 14 Desember 2021.

“Kita harus mendesak mereka untuk tidak melakukan ekspansi teritorial dan menahan diri dari memprovokasi, sering kali menindas, tetangga mereka karena itu akan merugikan kepentingan mereka sendiri,” katanya.

Abe mengundurkan diri sebagai perdana menteri tahun lalu tetapi masih berpengaruh sebagai ketua faksi terbesar Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.

China mengklaim hampir semua perairan kaya energi di Laut China Selatan, dengan mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan.

Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah menyebut klaim China itu tanpa dasar hukum. Namun China menolak mengakui keputusan pengadilan itu.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim atas beberapa bagian laut di Laut China Selatan itu.

Di Laut China Timur, China mengklaim sekelompok pulau tak berpenghuni yang dikelola Jepang.

Perselisihan antara kedua negara ini telah mengganggu hubungan bilateral selama bertahun-tahun dan memicu lebih banyak ketegangan antara negara-negara tetangga.

Abe mengeluarkan pernyataan menyusul komentar bulan ini bahwa setiap kedaruratan di Taiwan berarti kedaruratan bagi Jepang serta aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat.

Juga disebutkan, Presiden China Xi Jinping jangan sampai salah mengartikannya.

Asisten Menteri Luar Negeri China Hua Chunying menyebut pernyataan yang dibuat pada 1 Desember itu adalah salah dan melanggar norma-norma dasar hubungan bilateral.

China juga memanggil Duta Besar Jepang untuk Beijing menyusul pernyataan itu.