Pakar Hukum dan Serikat Pekerja Nilai Pernyataan Jokowi soal UU Ciptaker Menyesatkan

Feri juga mengkritik pernyataan Jokowi terkait putusan MK terhadap uji formil UU Cipta Kerja.

Menurutnya, pernyataan mantan Wali Kota Solo itu tidak sesuai dengan putusan MK.

Selain itu, ia menilai banyak pihak, khusus pemerintah menafsirkan putusan MK sesuai kehendak masing-masing.

Padahal, amar putusan MK mengenai UU Cipta Kerja sudah menentukan bahwa peraturan itu tidak dapat dilaksanakan.

"Pernyataan presiden tidak sesuai dengan isi putusan MK. Tentu saja tidak ada pasal-pasal yang dibatalkan, karena dalam uji formil yang dibatalkan satu paket UU, bukan pasal per pasal," ujarnya.

Tanggapan Buruh

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang sekaligus berbicara dengan kapasitas sebagai Presiden Partai Buruh, mengatakan, pernyataan pemerintah dinilai menyesatkan.

"KSPI dan Partai Buruh menyayangkan sikap pemerintah yang tidak taat kepada aturan ketatanegaraan, dalam hal ini keputusan Mahkamah Konstitusi," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin 29 November 2021.

"Karena kata-kata dari pemerintah, baik Bapak Presiden maupun para menteri, yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku karena pasal-pasalnya tidak diubah, itu membingungkan, bisa disebut bahkan menyesatkan," lanjut Said.

Ia menjelaskan, putusan MK adalah terkait uji formil, artinya prosedurnya yang diperiksa, bukan pasal per pasal atau uji materil.

Di sisi lain, karena UU Cipta Kerja sudah cacat formil, maka Said menilai, beleid itu sudah kehilangan objek sehingga tak perlu lagi diperiksa pasal demi pasal.

Said memastikan, para serikat buruh akan terus menyuarakan 'perlawanan' atau perjuangan terkait UU Cipta Kerja agar pemerintah mematuhi keputusan MK.

Salah satunya, terkait amar putusan MK nomor 7, yang menyatakan menangguhkan segala kebijakan atau peraturan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk aturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan pemerintah.

Secara rinci, yakni UU Cipta Kerja berlaku secara limitasi dengan syarat, pertama untuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan hal-hal startegis dan berdampak luas, ditangguhkan terlebih dahulu.

Kedua, penyelenggara negara tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang baru.

Sumber: cnnindonesia.com/kompas.com

Berita Nasional lainnya