Breaking News:

Berita Nasional

Pakar Hukum dan Serikat Pekerja Nilai Pernyataan Jokowi soal UU Ciptaker Menyesatkan

Mereka menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyesatkan karena melenceng dari substansi putusan MK soal UU Cipta Kerja. 

Editor: Agustinus Sape
Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada jajaran komisaris dan direksi PT PLN dan PT Pertamina, Selasa 16 November 2021. 

Pakar Hukum dan Serikat Pekerja Nilai Pernyataan Jokowi soal UU Ciptaker Menyesatkan

POS-KUPANG.COM, JAKARTAPernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja menuai tanggapan dari pakar hukum dan serikat pekerja.

Mereka menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyesatkan karena melenceng dari substansi putusan MK soal UU Cipta Kerja. 

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK.

Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya masih berlaku.

Jokowi menyebut MK memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan tersebut.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 November 2021.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memahami maksud putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Feri menyebut dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, inkonstitusional bersyarat berarti UU tersebut dinyatakan konstitusional setelah dilakukan perbaikan dalam dua tahun.

"Presiden mesti memahami maksud dari putusan inkonstitusional bersyarat. Maksud dari inkonstitusional bersyarat adalah UU tersebut dinyatakan inkonstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan paling lama dua tahun," kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (29/11).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved