Soal Rencana Pinjaman Daerah Rp 125 Miliar, Begini Sorotan Fraksi PAN DPRD Ngada

Bosko yang juga alumni PMKRI Cabang Ende ini coba memberikan gambaran apabila usulan pinjaman daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 mendapat persetujuan dari kementerian keuangan maka, dari sumber mana pemerintah daerah membayar bunga pinjaman.

Apabila pemerintah daerah mengambil dari pos dana transfer pusat (DAU/DAK) maka pemerintah memiliki andil yang besar terpuruknya postur APBD Ngada kedepan. Selanjutnya bila bunga pinjaman diambil dari sumber di luar dana transfer pusat, maka pemerintah mesti menyampaikan kepada fraksi kajian detail dan komperhensif dampak pinjaman Rp 125 miliard terhadap unit-unit produktif yang mendatangkan PAD bagi daerah, dan variabel apa saja yang dipakai agar penyebaran dana dari pinjaman tersebut mesti mengedepankan aspek keseimbangan wilayah, keterwakil dapil, dan prioritas kebutuhan yang tersebar di semua wilayah kabupaten Ngada.

Apabila dalam kajian pinjaman daerah banyak merugikan daerah, karena kabupaten Ngada kedepan harus memikul utang, fraksi menyarankan kepara pemerintah agar tetap melaksanakan rodah pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap berpedomaan pada APBD yang ada yaitu pendapatan daerah, dana transfer pusat, dan lain-lain PAD yang sah, tetapi daerah tidak memiliki utang dengan pihak ketiga. Karena amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pinjaman daerah tidak sesuatu yang konstitusional dalam forum persidangan DPRD terkait dengan APBD.

Bosko juga menyoroti terkait dengan rilis dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Kabupaten Ngada merupakan sala satu dari 55 kabupaten terendah serapan APBD karena kinerjanya sangat rendah dan berdampak pada pemotongan DAU sebesar Rp 90 miliar.

"Analogi sederhana, pemerintah pusat minta kita pikul 10 kg kita saja tidak bisa, apalagi kita mau naikkan 20 kg," tutupnya. (mm)

Berita Ngada Lainnya :