Breaking News:

Berita Flores Timur

Padma Indonesia Minta BPK Audit BPR Flotim

Lembaga Padma Indonesia Minta Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Mengaudit BPR Flotim

Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Ketua Padma Indonesia, Gabriel Goa dan Kuasa Hukum BPR Flotim, Ipi Daton 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian ( Padma) Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan NTT segera mengaudit keuangan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bina Usaha Dana (BUD) Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

Desakan itu menyusul penolakan receschedule oleh BPR yang diajukan nasabah, Ricki Leo beberapa waktu lalu.

"Nasabah ini punya itikad baik mau mencicil dan ajukan reschedule. Tapi BPR malah lakukan intimidasi dengan mengancam lakukan sita eksekusi. Kami minta BPK RI segera audit ke BPR, karena BPR setiap tahun dapat kucuran dana ABBD Rp 2 Miliar pertahun. Selama ini BPR gunakan APBD tapi tidak semalatkan rakyat, malah menindas," ujar Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa saat menggelar konferensi pers secara virtual, Sabtu 27 November 2021. 

Menurut dia, debitur ini sudah beberapa kali meminta BPR untuk mengabulkan permohonan reschedule, namun anehnya, BPR malah meminta debitur wajib mengembalikan uang sebesar Rp 471 juta dalam jangka waktu dua bulan. 

"BPR mau reschedule jika nasabah bayar Rp 471 juta dengan reschedule 200 juta. Padahal sisa pinjaman Rp300 juta lebih saja," katanya. 

Saat ini dari Padma Indonesia dengan Koalisi Masyarakat Pemberantas Korupsi (Kompak) memilih memberi advokasi khusus terhadap semua debitur BPR Flores Timur termasuk Bank NTT. 

"Jangan tertawa di atas penderitaan debitur. Jangan tindas pelaku UMKM. Jika ada tindakan paksa dari debitur maka kami akan ribut di tingkat nasional. Jika aset debitur dirampas, maka kami akan bertindak tegas terhadap BPR. Harus kedepankan HAM. Debitur tidak lari dan tetap melakukan cicilan," tegasnya.

"Anggota BPR jika membawa aparat TNI atau Polri untuk sita paksa rumah nasabah, maka anggota itu juga akan kami laporkan pelanggaran HAM," tambahnya. 

Sita Eksekusi Sebelum Jatuh Tempo

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved