Realisasi Belanja Rendah, Wagub NTT Sebut Segera Lakukan Rakor Dengan Kepala Daerah

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Wakil Gubernur NTT ( Wagub NTT), Josef Nae Soi mengatakan, pemerintah provinsi NTT telah mengagendakan untuk dilakukan Rakor bersama Walikota Kupang dan seluruh Bupati di NTT terkait persiapan siaga badai La Nina dan percepatan realisasi belanja daerah.

"Ya, ada dua kemungkinan minggu ini kami akan adakan rapat, atau kami menunggu mereka (Walikota Kupang dan Seluruh Bupati) datang untuk pembahasan DIPA," kata Wagub, Senin 21 November 2021 lalu.

"Kami ada dua agenda, yang pertama adalah Rakor untuk menindaklanjuti arahan Mendagri dan kedua adalah untuk persiapan antisipasi badai La Nina," kata Wagub Nae Soi.

Wagub Nae Soi menjelaskan Pemprov NTT bukan tidak belanja. Jika dihitung dengan pengeluaran dana PEN maka belanja justru sangat tinggi. Menurutnya Pemprov ingin agar dilakukan belanja.

Namun demikian, hal itu terbentur dengan dana PEN dari PT. SMSI yang keluarnya secara bertahap. Dengan ini juga mengakibatkan penghitungan realisasi belanja di NTT tergolong rendah.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat memimpin rapat evaluasi penyerapan APBD bersama seluruh Gubernur di Indonesia, Senin, 22 November 2021 secara virtual lalu menyampaikan catatan mengenai realisasi belanja daerah.

Tito Karnavian dalam pemaparannya  mengatakan, Presiden RI Joko Widodo memberikan lima arahan kepada Mendagri.

Arahan pertama, Mendagri Tito menyampaikan soal percepatan realisasi APBN dan APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Selain itu, mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

APBN, kata Tito,  harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.

Berikutnya, mendorong realisasi investasi investasi mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi agar segera dapat direalisasikan, dan kelima komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan.

Mendagri Tito memaparkan Realisasi PAD dan realisasi belanja APBD di seluruh Indonesia. Khusus untuk NTT Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari provinsi NTT mencapai 78,44%, sedangkan realisasi belanja APBD provinsi NTT baru mencapai 63,46%.

Menurut Tito, ada empat faktor dan penyebab realisasi APBD tahun anggaran 2021 masih rendah. Faktor pertama yakni kondisi pandemi Covid-19, dan penerapan PPKM berdampak pada kurangnya realisasi anggaran belanja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu realisasi belanja terhambat pencatatannya karena terdapat beberapa kegiatan fisik yang sudah mengalami kemajuan dari aspek keuangan, namun tidak sejalan dengan kemajuan fisiknya.