Berita Nasional
Begini Reaksi Jokowi Saat Diminta KKB Berdialog Langsung, KKB Anggap Kepala Daerah Orang Bawahan
''TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi,” tulis Sebby.“
lihat foto
(PBB).
Baca juga: KKB Papua Kembali Berulah, 1 Warga Sipil Terkapar di Nduga Papua, Begini Kronologinya
TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi,” tulis Sebby.“
Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam masa perpanjangan tugas, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi akan memperbanyak kegiatan soft approach.
Termasuk meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari tempat persembunyiannya di gunung untuk melakukan dialog.
“Kita mengajak kepada teman-teman (KKB) yang sekarang masih di gunung, tidak mau turun, kita ajak. Sama-sama kita ajak kepada Pemda, kepada tokoh adat ayo kita ajak turun (KKB), bangun daerahnya,” kata Argo di Mabes Polri pada Senin (31/5/2021), melansir Tribunnews.
Setidaknya ada empat kabupaten yang masih rawan adanya operasi dari 9 kelompok teroris KKB Papua.
Keempat kabupaten itu adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga dan Mimika.
Menurut Argo, pihaknya telah mengumpulkan kepala daerah di empat wilayah yang masih rawan tersebut.
Hal itu untuk mendengarkan aspirasi dari KKB Papua.
BACA JUGA BERITA LAINNYA:
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat jumpa pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Rabu (6/10/2021).
Dua anggota Polri diduga menjual amunisi kepada KKB Papua.
Kepolisian RI memastikan tidak akan pandang bulu mengusut dua anggotanya yang diduga terlibat dalam dugaan transaksi atau penjualan amunisi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan kedua anggota tersebut dipastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti menjual amunisi kepada KKB Papua.
"Tidak pandang bulu. Kalau memang ada anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas KKB di Papua pasti akan ditangani dan diminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap kegiatan yang mereka lakukan," kata Rusdi kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).
