Breaking News:

Berita Kupang

Kekerasan pada Anak Merupakan Masalah Global

Kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah besar secara global akibat kurangnya kesadaran tentang pola pengajaran dan pengasuhan yang positif

Penulis: Paul Burin | Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Rapat Koordinasi Gugus Tugas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Kekerasan terhadap Anak di tingkat Satuan Pendidikan. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kekerasan terhadap anak masih merupakan masalah besar secara global. Penelitian The Violence Free Schools (VFS) tahun 2016 menemukan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah adalah hal yang umum dan sering terjadi karena kurangnya kesadaran tentang pola pengajaran dan pengasuhan yang positif. 

Demikian rilis yang diterima Pos Kupang dari  Advocacy Coordinator Save the Children, Minggu, 14 Novemver 2021. Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa  masalah ini juga dipengaruhi oleh ketiadaan sistem perlindungan anak di sekolah. Selain itu,  kevakuman media dalam menginformasikan berbagai kebijakan dapat menyebabkan masyarakat kekurangan bahan referensi pembanding dalam membangun pola komunikasi dengan anak. 

Survei kesehatan global tahun sebelumnya menemukan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak adalah karena persepsi orang tua yang salah. Orang tua menganggap tindakan kekerasan merupakan hal yang lumrah dan harus dilakukan oleh mereka guna mendisiplinkan anak. Pemikiran semacam ini sama dengan kepercayaan kebanyakan orang di NTT yang menganggap bahwa tindakan kekerasan merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya dilakukan apabila ingin anak berhasil di kemudian hari.

Baca juga: Save the Children Latih Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Kupang

Hal ini tentu akan berdampak ketidaknyamanan anak – anak yang berkontribusi pada buruknya hasil belajar mereka.

 Penelitian yang dilakukan oleh Save the Children bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana Kupang pada 1.678 siswa  sekolah dasar di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa hanya 7% atau 114 siswa yang merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Bahkan, data dari Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Kupang menunjukkan angka anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kupang sangat mengkhawatirkan yakni tahun 2018 sebanyak 109 kasus, tahun 2019 sebanyak 103 kasus, dan tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus angkanya sebanyak 86 kasus.

Sebagai sebuah upaya memperkuat upaya perlindungan anak ini, Save the Children melalui program School for Change telah bekerja sama dengan lintas stakeholder untuk membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di tingkat Kabupaten Kupang.

 Proses pembentukan telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 188/KEP/HK/2019. Gugus tugas ini memiliki peran dan fungsi dari masing-masing stakeholder yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kupang. Pada tingkat satuan pendidikan di 56 sekolah dasar Kabupaten Kupang, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan  yang terdiri dari kepala sekolah, wakil guru, wakil siswa melalui forum anak sekolah dan wakil masyarakat.

Tidak hanya itu, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Save the Children dalam memperkuat perlindungan anak ini dikonkritkan secara lebih luas melalui kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya  pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhan hak anak yang lebih menyeluruh.

 Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan kota/kabupaten yang mengintergrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Dalam praktiknya diartikan bahwa pemenuhan hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya.

 Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kupang saat ini sedang dalam tahap proses implementasi. Sebelumnya telah dilaksanakan rapat internal persiapan Perda KLA, yang akan dilanjutkan pada bulan Oktober 2021 untuk konsultasi publik dan rencananya sebelum 30 November sudah dibahas oleh DPRD Kabupaten Kupang.  Kepala DP2KBP3A menargetkan Unit perlindungan anak akan berjalan aktif di tahun 2022. (*/pol)

Baca Berita Kupang Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved