Berita NTT
Pemprov NTT Diminta Edukasi Masyarakat Soal Ancaman Badai La Nina
asyarakat di Indonesia diminta agar selalu siap dan waspada terhadap ancaman badai La Nina yang diprediksi BMKG akan terjadi pada akhir tahun 2021
Pada posisi anggaran, Kepala Pelaksana Ambrosius menegaskan telah disiapkan pemerintah provinsi NTT melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Anggaran tersedia di Kas Daerah pos Belanja Tidak Terduga," sebutnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) provinsi NTT, Jamal Ahmad, Selasa 2 November 2021, mengaku pihaknya telah mempersiapkan logistik yang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk badai La Nina.
Jamal Ahmad menjelaskan, kementrian sosial (Kemensos) juga telah mendistribusi bantuan ke dinsos NTT berupa makan siap saji, beras dan beberapa peralatan lainnya.
Untuk barang bantuan ini, menurutnya tidak bisa langsung disalurkan ke daerah atau masyarakat karena dalam kententuan diwajibkan harus ada pernyataan atau situasi kebencanaan sebelum barang itu digunakan.
"Saya ambil contoh misalnya tiba-tiba ada orang yang datang minta karena ada kesulitan makan dan lainnya, itu tidak bisa karena bantuan ini khusus untuk keadaan lain sesuai aturan," jelasnya.
Selain itu, pada saat pertanggungjawaban dan evaluasi juga, status kebencanaan juga turut dilampirkan untuk diketahui. Total keselurhan beras sebanyak 25 ton yang dititipkan di gudang Bulog.
Sementara itu, untuk makanan siap saji dan beberapa perlengkapan yang dikirim Kemensos, langsung dikirim ke pemerintah kabupaten/kota. Dinsos provinsi NTT hanya membantu penyaluran ke tingkat daerah.
Untuk alokasi APBD ditingkat provinsi, Jamal menyebut saat ini masih dilalukan pembahasan karena adanya penanganan untuk kemiskinan ekstrim di NTT.
Ia menyebut, penangangan kemiskinan ekstrim di NTT harus mulai dilakukan sejak bulan Oktober hingga Desember mendatang. Untuk itu, pemerintah provinsi (pemprov) saat ini harus melakukan pembahasan untuk anggaran itu.
Jamal mengakui, pihaknya cukup kesulitan dalam menangani beberapa program prioritas di NTT. Selain refocusing, dan beberapa bencana serta penanganan kemiskinan ekstrim hingga antisipasi Badai La Nina, cukup membuat pihaknya harus mengajukan bantuan ke Kemensos. (*)