Pemprov NTT Diminta Edukasi Masyarakat Soal Ancaman Badai La Nina

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Masyarakat di Indonesia diminta agar selalu siap dan waspada terhadap ancaman badai La Nina yang diprediksi BMKG akan terjadi pada akhir tahun 2021 ini. Memasifikan edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bencana ini.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Ana Waha Kolin, Selasa 2 November 2021, meminta agar pemerintah provinsi (pemprov) untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait badai ini di NTT.

"Dengan melakukan kerja sama dengan media/pers sehingga masyarakat akan selalu waspada dengan sikon yang akan dihadapi dan sekaligus masyarakat benar-benar dipersiapkan untuk situasi alam ini," kata Politisi PKB itu.

Selain itu, Ana Kolin juga menegaskan agar ada persiapan dini pada peralatan deteksi bencana serta persiapan logistik yang memadai.

Baca juga: Antisipasi Badai La Nina, Dinsos NTT Siapkan Logistik

Hal ini untuk mengantisipasi,  pasca bencana seperti rawan pangan, pemulihan kesehatan, pembangunan sarana air bersih, perumahan dan lainnya.

Untuk menjalankan ini, ia menyampaikan agar kerja sama semua OPD dan terintegrasi dengan satu jalur sebagai leading sector.

"Misalnya leading sectornya  ada di BPPD sehingga kerja sama yang terintegrasi tersebut  tidak pincang dan benar-benar disiapkan, melalu Koordinasi yang intens dan mengharapkan ketua satgas langsung dipimpin oleh pemimpin wilayah ex oficio yakni Gubernur/ wakil gubernur," jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Ambrosius Koda, Selasa 2 November 2021 menghimbau BPBD di Kabupaten/Kota agar terus memperhatikan peringatan dini dari BMKG.

"Menindaklanjuti peringatan dini waspada La-Nina, saya himbau kepada BPBD kabupaten/kota se NTT untuk selalu memperhatikan peringatan dini cuaca yang disampaikan BMKG dan memastikan peringatan dini tersebut tersampaikan ke warga masyarakat teristimewa di wilayah rawan banjir dan longsor," katanya.

Baca juga: Antisipasi La Nina, Dinas Sosial Kota Kupang Siapkan Bantuan Beras Tanggap Darurat

Selain itu, Ambrosius juga meminta agar diaktifkannya pemantauan kondisi di wilayah masing-masing untuk melakukan mitigasi melalui sosialisasi dan edukasi terhadap warga di wilayah rawan bencana.

Ia menekankan dilakukan simulasi penanganan darurat bencana hidrometeorologis untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologis.

Disamping itu, kata Ambrosius, pemprov NTT akan segera menerbitkan instruksi gubernur untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi ancaman bencana yang dipicu La Nina.

Dia menerangkan, berdasarkan kajian risiko bencana, potensi wilayah terdampak antara lain DAS Benenain yang melintas wilayah TTS, TTU dan Malaka serta beberapa daerah lain

Sementara ancaman longsor tersebar wilayah Flores pada umumnya yang topografinya lereng curam, wilayah Timor dan juga Sumba.

Pada posisi anggaran, Kepala Pelaksana Ambrosius menegaskan telah disiapkan pemerintah provinsi NTT melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Anggaran tersedia di Kas Daerah pos Belanja Tidak Terduga," sebutnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) provinsi NTT, Jamal Ahmad, Selasa 2 November 2021, mengaku pihaknya telah mempersiapkan logistik yang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk badai La Nina.

Jamal Ahmad menjelaskan, kementrian sosial (Kemensos) juga telah mendistribusi bantuan ke dinsos NTT berupa makan siap saji, beras dan beberapa peralatan lainnya.

Untuk barang bantuan ini, menurutnya tidak bisa langsung disalurkan ke daerah atau masyarakat karena dalam kententuan diwajibkan harus ada pernyataan atau situasi kebencanaan sebelum barang itu digunakan.

"Saya ambil contoh misalnya tiba-tiba ada orang yang datang minta karena ada kesulitan makan dan lainnya, itu tidak bisa karena bantuan ini khusus untuk keadaan lain sesuai aturan," jelasnya.

Selain itu, pada saat pertanggungjawaban dan evaluasi juga, status kebencanaan juga turut dilampirkan untuk diketahui. Total keselurhan beras sebanyak 25 ton yang dititipkan di gudang Bulog.

Sementara itu, untuk makanan siap saji dan beberapa perlengkapan yang dikirim Kemensos, langsung dikirim ke pemerintah kabupaten/kota. Dinsos provinsi NTT hanya membantu penyaluran ke tingkat daerah.

Untuk alokasi APBD ditingkat provinsi, Jamal menyebut saat ini masih dilalukan pembahasan karena adanya penanganan untuk kemiskinan ekstrim di NTT.

Ia menyebut, penangangan kemiskinan ekstrim di NTT harus mulai dilakukan sejak bulan Oktober hingga Desember mendatang. Untuk itu, pemerintah provinsi (pemprov) saat ini harus melakukan pembahasan untuk anggaran itu.

Jamal mengakui, pihaknya cukup kesulitan dalam menangani beberapa program prioritas di NTT. Selain refocusing, dan beberapa bencana serta penanganan kemiskinan ekstrim hingga antisipasi Badai La Nina, cukup membuat pihaknya harus mengajukan bantuan ke Kemensos. (*)

Baca Berita NTT Lainnya