Bantuan Seroja 'Mengendap', Ketua DPRD NTT: Alasan Data Tak Masuk Akal

Dia juga menyarankan agar Pemprov juga harus ada ultimatum kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota agar segera memasukan data yang dibutuhkan. Jika terlambat ada sanksi kepada kabupaten yang terlambat.

"Verifikasi apa yang terlalu sulit? Kalau tidak percaya, anda turun untuk cek apakah dia penerima bantuan, layak atau tidak sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Ini semua mesti ada ketegasan dari pemerintah tungkat atas," tuturnya.

Pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Oleh karena, jika ada yang tidak mampu bekerja, sebaiknya disampaikan dengan jujur sehingga tugas itu bisa dikerjakan orang lain.

Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT memastikan dana bantuan Seroja Rp 10,6 miliar dari berbagai pihak segera dicairkan kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan, BPBD NTT telah melakukan rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota di NTT yang membahas penanganan masa transisi Seroja.

Ambrosius yang dihubungi lagi pada Minggu 31 Oktober 2021 sore, mengatakan saat ini telah dilakukan pengajuan ke Sekretaris Daerah (Sekda) NTT.

"Pemanfaatan sumbangan para pihak sudah diajukan, jika disetujui maka akan segera dilakukan," katanya.

Dia menyebut saat ini usulan itu berasal dari Kabupaten Sikka, Rote Ndao, Sabun Raijua, Ende, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Flores Timur, Alor, Sumba Timur dan Lembata. (*)

Baca Berita NTT Lainnya