Berita Nasional
Kandidat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara, Ada Ahok hingga Anas
Presiden Joko Widodo bahkan telah menyebut empat kandidat penjabat gubernur IKN yang nantinya bertanggungjawab langsung kepada presiden.
lihat foto
Ia adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) yang sebagian karirnya dihabiskan di berbagai BUMN.
Sebelum di Waskita Karya, Tumiyana adalah Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan Komisaris di PT Kereta Cepat Indonesia China.
Tumiyana juga dikenal sebagai pengusaha di peternakan sapi dan beras.
Menelisik rekam jejak dan kebutuhan IKN
Mengingat IKN nantinya menjalankan fungsi sebagai daerah otonom di tingkat provinsi serta akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, serta perwakilan organisasi internasional maka jelas IKN membutuhkan penjabat gubernur yang visoner.
Ia harus mampu menerjemahkan konsep forest city yakni memastikan pembangunan kota tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, dan tidak merusak lingkungan.
Walau sudah memiliki pola baku dalam pembangunan IKN sedari awal, seorang penjabat gubernur harus memastikan konsep tersebut berjalan sesuai dengan rancang bangun.
Penjabat Gubernur IKN harus mampu memastikan proses perpindahan ibu kota beserta piranti admistrasi pemerintahan telah sesuai dengan rencana induk yang telah disusun.
Sasaran pembangunan IKN di 2022 adalah pembangunan lanjutan dan pembangunan perkantoran, rumah dinas, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana dasar penunjang.
Sementara di 2023, pembangunan lanjutan dan penyiapan lahan diplomatic compound.
Lalu, di 2024 pembangunan lanjutan dan awal pemindahan IKN.
Total kebutuhan dana mencapai Rp 466,98 triliun, diantaranya yang dicover APBN mencapai Rp 91,29 triliun. Sisanya ditanggung swasta dan kerjasama dengan pihak ketiga.
Luas IKN mencapai 256.180,87 hektar. Kawasan inti pusat pemerintahan 5.644 hektar dan rencana kawasan IKN mencapai 56.180,87 hektar. IKN mengusung visi sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable.
Jelas penjabat gubernur IKN tidak hanya harus memiliki pengalaman birokrasi semata tetapi sudah teruji dengan pengalaman memimpin daerah, entah level provinsi atau kabupaten.
Idealnya yang dipilih Presiden Jokowi adalah sosok yang memiliki segudang prestasi pemerintahan dan terbiasa memimpin jajaran birokrasi.
Penjabat Gubernur IKN harus menjadi pioner bagi good governance dan mempersiapkan pemerintahan level provinsi baru yang nantinya akan dipilih melalui jalur pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
