Breaking News:

Berita Kota Kupang

KNPI NTT Gelar Diskusi Terbuka

Pihak KNPI NTT menggelar diskusi terbuka , mengurai aspek kejahatan dalam PHK sepihak

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda NTT, AKBP. Dr. Dody Eko Wijayanto, S.H,M.Hum memberikan penjelasan saat diskusi terbuka yang digelar oleh KNPI NTT di Resto In & Out, Kota Kupang, Rabu 27 Oktober 2021 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Pihak KNPI NTT menggelar diskusi terbuka , mengurai aspek kejahatan dalam PHK sepihak, termasuk indikasi tindak pidana dan kewenangan penyelesaian berdasarkan perundang-undangan. Diskusi ini berlangsung di Resto In & Out, Kota Kupang, Rabu 27 Oktober 2021.

Diskusi ini menghadirkan beberapa pembicara, yakni Thomas Hoda dari Dinas Koperasi dan Transmigrasi Provinsi NTT, Pengamat Hukum Undana, Deddy Ch. Manafe,S.H, M.Hum dan Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda NTT, AKBP. Dr. Dody Eko Wijayanto, S.H,M.Hum.  Acara ini dipandu Sekretaris KNPI NTT, Inang Fitriani Abdullah.

Deddy Manafe saat itu mengatakan, kerja itu mutlak dan orang tidak bisa hidup tanpa kerja.
Pekerjaan ada dalam konstruksi hidup sehari-hari.

Saat itu Dedi menyampaikan soal sejarah tentang kerja termasuk persoalan tenaga kerja. "Kerja yang eksploitatif mengkhianati kemanusiaan, tidak sesuai dengan keadilan (hak dan kewajiban). Kerja eksploitasi diterjemahkan sebagai humman trafficking," kata Deddy.

Baca juga: KNPI NTT Kecam Tindakan PT Bosowa Brilian Motor Cabang Kupang Sepihak Pecat Karyawan

Dikatakan, hal itu juga sesuai UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda NTT, AKBP. Dr. Dody Eko Wijayanto, S.H, M. Hum saat itu mengatakan, dirinya hadir dalam diskusi tersebut mewakili Direskrimum Polda NTT.

Menurut Dody, dalam kaitannya dengan kasus ketenagakerjaan, maka jika diselenggarakan di PHI, maka dua pihak ada perjanjian dan apabila tripartid tidak tercapai.

"Untuk proses di polisi dimulai dari penyelidikan ,hasil lidik, gelar perkara, naik penyidikan. Saat penyidikan kasus bisa berhenti karena kurang bukti, atau bisa karena restorasi justice.
Perkara pidana di polisi masih bisa selesaikan apabila dua pihak sepakat," katanya.

Dikatakan, dalam penyelenggaraan perkara dengan solusi terbaik, maka bisa diselesaikan dengan dua cara, yakni, harus tahu cara menyelesaikan dan yang kedua ,orang atau para pihak mau menyelesaikan dan ketiga diselesaikan melalui PHI.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved