Orang Tua Penderita Stunting Minta Keringanan Biaya Saat Pengobatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG--Orang tua dari balita penderita stunting atau gizi buruk di Kabupaten Manggarai Timur meminta keringanan biaya, pembebasan biaya saat pengobatan karena mereka belum memiliki kartu BPJS.

Terkait dengan hal ini, Sekertaris Daerah (Sekda) Manggarai Timur, Ir Boni Hasudungan Siregar, ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Selasa 12 Oktober 2021, menjelaskan, tidak ada ketentuan Pemerintah untuk meringankan beban biaya pengobatan.

"Tidak ada ketentuan itu, mungkin kebetulan saja orangtua anak tersebut belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Tapi bukan karena anaknya stunting beliau tidak terdaftar,"ungkap Sekda Boni.

Sekda Boni mengaku, hingga saat ini masih banyak warga yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. 

"Upaya yang dilakukan Pemda terus mendata warga serta memperbaiki data yang ada untuk masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar nanti bisa terima manfaat seperti bantuan PKH, Sembako dan juga BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan dari Pemerintah Pusat,"jelas Sekda Boni.

Baca juga: Teken MoU, Bank NTT Dukung Pengembangan Usaha Anggota Kadin Manggarai Timur

Dikatakan Sekda Boni, Pemda Matim juga menyiapkan dana untuk pembayaran iuran tapi jumlahnya masih terbatas dan untuk saat ini pendaftaran baru yang iurannya dibayar Pemda diprioritaskan pada masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit. 

"Kalau sudah menjadi anggota warga tersebut baru mendapat pelayanan kesehatan secara gratis,"katanya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, dr Surip Tintin, mengatakan, mekanisme  BPJS ada 2 yakni kartu KIS dari pusat dan Jamkesda dari daerah.

Karena itu, kata dr Tintin, jika orang tua penderita Stunting membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kartu Jamkesda, maka melalui Dinsos bukan Dinkes. Jika sudah mendapatkan kartu tersebut baru Dinas Kesehatan melayani pengobatan dengan bebas biaya.