Breaking News:

Berita Kota Kupang

Fraksi di DPRD Kota Kupang Pertanyakan Penyertaan Modal Bank NTT

pemberian penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT adalah kesepakatan dalam RUPS 2021.

Editor: Rosalina Woso
Irfan Hoi
Rapat paripurna di DPRD Kota Kupang  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG --Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menanggapi pemandangan fraksi yang mempertanyakan soal penyertaan modal untuk Bank NTT dalam usulan rancangan peraturan daerah (ranperda).

Tanggapan Pemkot Kupang ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensi Foenay, di ruang paripurna DPRD Kota Kupang, Selasa 12 Oktober 2021.

Pemkot menyebut penyertaan modal adalah kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT 2021 dan Pemkot menjamin Bank NTT di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dapat berdampak.

Dampak dimaksud adalah bagi UMKM di Kota Kupang yang dapat bekerja sama dengan Bank NTT atau dalam perkreditan maupun bagi pembangunan daerah seperti misalnya melalui Coorporate Social Responsibility (CSR).

Fahren juga memberi penjelasan saat menanggapi Fraksi PDIP terkait landasan penyertaan modal tersebut harus dilakukan oleh Pemkot Kupang.

Baca juga: Pantai Kelapa Lima Jadi Salah Satu Lokasi Wisata Kuliner di Wilayah Kota Kupang

Secara sosiologis dan filosofis, menurut dia, penyertaan modal ini terkait Kesejahteraan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan secara yuridis terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk diketahui, Bank NTT perlu memenuhi modal inti minum Rp. 3 triliun pada 2024 untuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) tertuang dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Fahren juga menjawab pertanyaan Fraksi PDIP soal penyertaan modal tersebut apakah merupakan upaya pemaksaan yang harus ditanggung daerah dan masyarakat sebagai beban bersama karena manajemen Bank NTT dalam pemberian kredit yang sarat kepentingan dan kredit macet.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved