Breaking News:

Berita Sumba Timur

17 Ribu Warga Tidak Mampu di Sumba Timur Terancam Tak Dapat Jaminan Sosial

agar masyarakat segera ke Dinas Sosial setempat, memastikan data mereka harus diverifikasi. 

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kepala BPJS Kesehatan Waingapu, Safrizal 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Sebanyak 17 ribu warga yang tergolong tidak mampu di Kabupaten Sumba Timur terancam tidak dapat mengakses jaminan kesehatan nasional melalui JKN PBI. 

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Penetapan SK 92/HUK/2021, dari total 129.458 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan(PBI JK) di Sumba Timur, sebanyak 17.958 berpotensi non aktif pada 1 Oktober 2021.

Potensi Non aktif PBI  JK itu diperoleh setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemutakhiran data secara periodik dan sistematis. 

Kemensos melakukan pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. 

Pemadanan data pada DTKS dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Tambah Lima Kasus Baru, Kasus Covid-19 Aktif di Sumba Timur Jadi 15 Kasus 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Safrizal mengatakan pihaknya mendapatkan data dari Kementerian Sosial terkait jumlah tersebut.

Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk memastikan keaktifan data JKN PBI masing masing di Dinas Sosial. Hal tersebut penting agar kepesertaan JKN PBI dapat diakomodir BPJS Kesehatan. 

"Karena ada sejumlah 17 ribu peserta yang berpotensi non aktif jadi kita minta masyarakat untuk cek kepesertaan mereka apakah masih aktif atau tidak untuk segera diverifikasi," ujar Safrizal, Senin 11 Oktober 2021.

Ia juga menambahkan, agar masyarakat segera ke Dinas Sosial setempat, memastikan data mereka harus diverifikasi. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved