Berita Flores Timur
Sopir Angkot di Flotim Protes Perubahan Rute
Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim) mogok di depan kantor bupati
POS-KUPANG.COM, LARANTUKA -Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim) mogok di depan kantor bupati, Selasa 5 Oktober 2021.
Aksi mogok itu dilakukan menyusul diberlakukannya uji coba perubahan jalur lalulintas dari Kelurahan San Dominggo sampai pasar Inpres Larantuka oleh Dinas Perhubungan Flores Timur.
Koordinator Koperasi Angkutan Umum Kota, Paul Goran mengatakan aksi mogok dilakukan lantaran tidak adanya sosialisasi sebelum pemberlakuan Perbup tentang perubahan jalur lalulintas.
"Sudah ada Perbup tapi belum ada sosialisasi, tiba-tiba dilaksanakan perubahan jalur," ujarnya kepada wartawan, Selasa 5 Oktober 2021.
Baca juga: Sopir Angkot di Larantuka Minta Dishub Tertibkan Aktivitas Bus di Terminal Bayangan
Ia mengatakan, perubahan jalur Weri-Pasar Baru diubah menjadi Weri-San Dominggo sangat merugikan pemilik angkutan umum yang selama ini beroperasi. Apalagi, perubahan jalur itu tidak diikuti perubahan tarif.
"Kami sangat dirugikan, karena dalam dalam Perbup itu tidak disertakan perubahan tarif penumpang. Belum lagi BBM jenis premium sudah mulai berkurang," tandasnya.
Untuk diketahui, dengan perubahan jalur lalulintas itu, angkot yang selama ini melintasi jalur tengah Weri ke area pertokoan akan diubah menjadi Weri-San Dominggu.
Sementara, jalur tengah San Dominggo ke area pertokoan akan ditutup dan dialihkan ke jalur tiga. Dengan demikian, jalur tengah dari Postoh -Amagarapati -Ekasapta menjadi jalur bebas.
Selain memprotes kebijakan perubahan jalur, mereka juga meminta Pemda segera menertibkan bus-bus yang selama ini beroperasi di terminal bayangan, persis di depan kantor DPRD Flotim.
Baca juga: Kondisi Jalan dan Beban BBM Jadi Alasan Sopir Angkot Flotim Protes Perubahan Jalur
"Bus-bus dari Maumere seharusnya parkir di Lama Walang. Selama ini mereka malah masuk sampai depan kantor DPRD. Kami mohon segera ditertibkan," ujar Bobi salah satu sopir angkot saat beraudiens dengan Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli.
Selain aktivitas bus antar kabupaten, ia juga meminta dinas perhubungan menertibkan angkutan pedesaan yang selama ini tidak mengfungsikan terminal Weri.
"Selama ini mereka malah parkir langsung di pasar inpres. Kami angkot yang rugi. Kalau mau tertib, tertibkan juga ojek-ojek yang tidak punya pangkalan resmi, padahal mereka tidak ada beban retribusi. Yang bayar retribusi selama ini, kami sopir angkot," tandasnya.
Belum Ada Kajian
Setelah mendapat protes dari puluhan sopir angkutan kota (angkot), pemerintah daerah Flotim akhirnya membatalkan kebijakan uji coba perubahan jalur lalu lintas, Pasar Baru-San Domingo.
"Rute baru dihentikan dulu, sambil menunggu hasil kajian. Setelah ini, Polantas Polres Flotim langsung buka jalur. Jadi kita kembali ke rute biasanya," ujar Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payon Boli saat beraudiens dengan sopir angkot di depan Kantor Bupati Flotim.
Menurut dia, kebijakan perubahan jalur itu masih bersifat uji coba sekaligus sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat. Bahkan, kebijakan itu belum ditetapkan dalam peraturan bupati (Perbup).
"Saya berterima kasih karena teman-teman sopir melakukan aksi protes. Namanya kebijakan harus saling menguntungkan, karena kita saling membutuhkan. Jadi kami putuskan, perubahan jalur untuk sementara tidak diberlakukan sampai ada kajian yang tidak membebankan masyarakat termasuk, faktor ekonomi dan lainnya," katanya.
Ia mengaku dalam waktu dekat, Pemda Flotim membentuk tim guna melakukan kajian, termasuk tarif yang mengikuti perubahan trayek.
Ia juga mengaku uji coba perubahan jalur itu lantaran Pemda menerima keluhan warga San Dominggo terkait tarif angkutan menuju wilayah itu.
"Warga San Dominggo dan sekitarnya, jika dari Weri ke pertokoan bayarnya Rp 5000. Mereka naik lagi angkot dari pertokoan ke San Dominggo harus bayar lagi Rp 5000. Padahal, tarif Rp 5000 seharusnya sampai di terminal Lamawalang. Ini untuk membantu masyarakat di tengah Covid-19. Tapi pemerintah juga mempertimbangkan tidak boleh merugikan pengusaha," jelasnya.
Pemerintah tambahnya, memahami, perubahan trayek ini pasti ada penambahan operasional seperti BBM. "Nanti akan ada perubahan tari. Yang jelas tidak membebankan masyarakat dan tidak rugikan pengusaha," tutupnya. (cr7)
Baca Berita Flores Timur Lainnya