Pokja Stunting Temukan Timbang dan Ukur Belum Menyeluruh

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG.COM, KUPANG-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Stunting yang diketui oleh Ir. Sarah Lery Mboeik.

Pembentukan Pokja itu setelah Gubernur mengetahui stunting di NTT tertinggi di Indonesia. Pokja itu sudah dua tahun bekerja mengadvokasi, investigasi, menganalisa dan membuat pelaporan kepada pengambil kebijakan agar NTT secepatnya keluarga dari predikat stunting tertinggi di Indonesia.

Seperti apa hasilnya? Ketua Pokja Stunting NTT, Ir. Sarah lery Mboeik yang ditemui di ruang kerjannya, Kamis (30/9/20210, mengatakan, pokja yang dinahkodainya beranggotakan berbagai stakeholder.

Ruang lingkup kerjanya mendesain tata kelola stunting di NTT. Tujuannya terjadinya cipta ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan gizi berkelanjutan.

Pokja berperan menguatkan pemerintah sebagai penanggung jawab dan koordinasi pencegahan dan penanganan stunting. Operasionalnya membangun pemahaman soal kondisi dan akar masalah stunting di NTT, menyiapkan platform penguatan dan intervensi penanganan stunting yang bisa diakses oleh pembuatn kebijakan dan publik.

Pokja Stunting berupaya adanya penemuan dini kasus gizi buruk melalaui pendekatan pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Pokja tidak mengelola fisik pekerjaan. Leading sektor pokja ini, kata Lery, ada di Bappeda dan teknisnya disusun oleh pokja.

Untuk mencapai itu, pokja memakai strategis nasional pencegahan dan penanganan stunting secara nasional yang instrumennya disebut 8 Aksi sesuai pilar komitmen nasional, komitmen pimpinan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kampanye pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, konvergensi dan koordinasi seluruh lintas sektor yang menyatukan semua sumber daya untuk intervensi sasaran dan lokasi yang sama sehingga ada outcome.

Lanjut Lery, aksi pertama analisa situasi bulan operasi timbang harus dilakukan setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus untuk mengetahui status gizi 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)dan balita. Setiap 6 bulan pengukuran dan penimbangan dan data Agustus dianalisa untuk Februari tahun berikutnya.

Hal ini, kata Lery, belum merata dilakukan secara menyeluruh dari kabupaten/kota. Timbang dan ukur pun belum menjangkau 100% anak di setiap wilayah, sehingga hasil analisanya bisa berdampak pada angka stunting yang tinggi.

Dalam pendampingai pokja, kata Lery, ditemukan konvergensi yang masih kurang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain melihat stunting adalah tanggung jawab dinas kesehatan. Hal ini jelas berdampak pada politik anggaran. Pokja menemukan, faktor utama penyebab stunting adalah kemiskinan dan jika semua OPD dan stakeholder berperan akan ada hasilnya. Matriks yang dibuat pokja harus ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Lanjut Lery, data temuan dan analisa yang dilakukan pokja disampaikan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Dan, setiap anak harus memiliki buku pink dan dicatat secara teratur. Hal ini yang masih terdapat kendala, karena belum semua anak memiliki buku pink dan yang ada pun pencatatannya tidak teratur.

Pokja juga, kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini, mengawal bulan operasi ukur dan timbang dan ditemukan banyak sasaran yang datanya tidak teratur dicatat dan dilayani. Pokja merekomendasikan, pelayanannya harus merata ke semua sasaran untuk mendapatkan status gizi untuk ditindaklanjuti. Pokja juga melakukan evaluasi monitoring dengan mengambil sampel di setiap kecamatan. Hasilnya di- FGB bersama kabupaten/kota.

Pokja mencatat, ada 5 isu besar kesehatan di NTT yang jika tidak ditangani secara baik akan menyumbang stunting, yakni sanitasi air bersih, pola asupan gizi, jaminan sosial, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan PAUD.

Kelemahan di OPD, kata Lery, perencanaan tidak berdasarkan matriks hasil kerja pokja dan ada yang hanya menggunakan stunting sebagai tagline tapi tidak berdasarkan 1.000 APK.(adv)